Tunjuk 9 "Srikandi" di Pansel KPK, Jokowi Beri Pesan Serius ke DPR

Presiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Presiden Joko Widodo mengumumkan nama panitia seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK. Sembilan orang yang dipilih Jokowi semuanya perempuan.


Keputusan Jokowi ini dinilai oleh berbagai pihak sebagai terobosan politik. Meski ada juga yang mengritisi dengan mengaitkannya dengan kesetaraan jender.

"Langkah ini dalam  perspektif politik justru merupakan terobosan politik yang patut diapresiasi. Apalagi sembilan orang tersebut adalah figur yang kompeten di bidangnya masing2 yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Sehingga pilihan presiden ini harus dihargai dan didukung," kata Muradi selaku Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (22/5/2015).

Muradi kemudian menambahkan, ada empat pesan yang dapat dipahami mengapa pansel ini merupakan terobosan politik yang baik bagi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun menguraikan, pertama langkah ini mematahkan mitos yang selama ini berkembang bahwa pemberantasan korupsi adalah pekerjaan yang berat dalam penegakan hukum dan didominasi oleh komisioner laki-laki. Bahkan sejak berdiri 12 tahun yang lalu, belum ada komisioner perempuan. Langkah ini bisa dianggap bagian dari memecah mitos dan ada perempuan yang cakap rekam jejaknya untuk mendaftar dan lolos untuk bahu membahu dalam pemberantasan korupsi di indonesia.

Kedua, pansel ini juga memiliki kecenderungan yang lebih komprehensif  dalam menentukan sejumlah calon pimpinan KPK, karena memiliki pemahaman yang luas berkaitan dengan kemungkinan praktik penyimpangan calon pimpinan KPK.

"Ketiga, pansel juga akan cenderung detail pada proses seleksi karena masing-masing memiliki kepakaran dan spesialisasi di bidangnya. Sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan pimpinan di masa yang akan datang," ucap Muradi.

Terakhir, ia menyebut pesan yang disampaikan Jokowi adalah pesan politik serius bagi DPR, khususnya Komisi 3 bahwa proses seleksi ini akan sangat ketat dan menutup peluang terjadinya transaksi politik dalam penentuan lima nama pimpinan KPK di DPR.

"Dalam pengertian bahwa pansel ini menjadi penegas bahwa komitmen presiden juga harus direspon sama baiknya oleh DPR dengan memilih pilihan terbaik dari nama yang disodorkan presiden yang berbasis pada hasil pansel KPK yang diisi oleh srikandi-srikandi terbaik Indonesia tersebut," tutup Muradi.k