E-KTP GAGAL, MENDAGRI SIAP MUNDUR

JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mempertaruhkan jabatan demi kesuksesan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Bahkan Gamawan menya­takan siap mundur jika program e-KTP gagal diterapkan sampai tahun 2012 nanti di 300 kabupaten dan kota. Ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Jakarta, Minggu (26/6) malam, Gamawan Fauzi mengatakan, keberhasilan program e-KTP merupakan sebuah pertaruhan bagi bangsa Indonesia. Karena biaya program e-KTP tersebut harganya sebanding dengan Bank Century yang mencapai sekitar Rp6 triliun lebih. “Ini merupakan pertaruhan bagi kita semua, pertaruhan bagi bagi bupati/walikota dan DPRD kabu­paten/kota. Termasuk pertaruhan bagi diri saya sebagai pejabat yang terkait dalam penyelenggaraan  KTP elek­tronik ini,” tegas Gamawan Fauzi. Menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Rakernas tersebut, Gamawan Fauzi dengan tegas menya­takan siap mundur dari jabatan sebagai Mendagri jika penye­lengga­raan e-KTP itu tidak mencapai target sampai 2012. “Saya bilang ke Minduk, kalau ini gagal, saya bilang, saya mundur 2013,” tegas Gamawan Fauzi. Namun ia optimis prgram e-KTP itu akan tercapai sesuai target. “Kita optimis ya… Dan kita sangat beram­bisi untuk ini sukses dan selesai di akhir tahun 2012,” sambung mantan Gubernur Sumbar itu. Sejarah Baru Sementara itu, saat membuka Rakernas, Mendagri mengatakan bahwa 300 kabupaten/kota ditarget­kan sudah bisa melaksanakan dan menerapkan  e-KTP pada 2012 mendatang. “Melalui penerapan KTP elektronik, kita sedang berproses membuat suatu sejarah baru bagi negara, pemerintah dan bangsa Indonesia.Ini jadi pertaruhan bangsa,” katanya. Rakernas itu dihadiri oleh lebih dari 1200 orang yang terdiri dari bupati/walikota, sekda, para Ketua DPRD, kepala dinas provinsi. Pada Rakesnas itu, sebanyak 300 kabupa­ten/kota menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan dan melaksanakan e-KTP oleh bupati/walikota pada Tahun 2012. Untuk Sumatera Barat, secara simbolis dilakukan Walikota Payakumbuh dan Ketua DPRD Payakumbuh. Pada tahun 2011, kata Gamawan, penerbitan NIK harus selesai di 167 kab/kota dan target penerapan KTP elektronik di 300 kabupaten/kota bisa dilaksanakan pada 2012. “Sehingga pada akhir 2012, peme­rintah akan menerbitkan sebanyak 180 juta KTP elektronik,” kata Gamawan. Menurut Gamawan, keber­hasilan penerapan KTP elektronik di tahun 2011 dan 2012 akan semakin meman­tapkan posisi In­donesia sejajar de­ngan negara-negara maju. Penebitan E-KTP ini meru­pakan kebutuhan ne­gara yang mende­sak dan tidak bisa di­tunda-tunda lagi, misalnya untuk men­sukseskan Pemilu 2014 dan pe­milukada. Sehingga permasalahan daf­tar pemilih tetap tidak berma­salah lagi. “KTP elektronik pun dapat mencegah dokumen kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang, mani­pulasi TKI serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik bagi masyarakat,” kata Gamawan. Ketua Komisi II DPR Chae­ruman Harahap yang hadir pada Rakernas itu mengatakan DPR mendorong terwujudnya sistem e-KTP. Ia mengakui bahwa anggaran e-KTP sebesar lebih dari Rp 6 triliun itu merupakan nilai yang sangat luar biasa. Tapi keberhasilan pelaksanaan e-KTP itu sagat ter­gantung pada operasional di tingkat daerah. “Basisnya ada di kecamatan. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini proyek ambisius, tapi kita yakin bisa melaksanakannya,” kata Chaeruman dan menambahkan bahwa DPR mendukung besaran anggaran untuk e-KTP itu dengan harapan pelak­sanaan e-KTP dalam berlangsung dengan lancar. (h/sam)