Muslim Tajikistan
Bila undang-undang itu disahkan, secara otomatis, mereka yang di bawah usia 18 tahun di larang untuk mengunjungi masjid dan mewajibkan mereka untuk belajar di sekolah-sekolah pemerintah yang umumnya sekular. Pemberlakukan Undang-undang tersebut hanya butuh tandatangan Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon.
"Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan generasi mendatang Tajikistan," kata ketua majelis tinggi parlemen, Makhmadsaid Ubaydullayev, seperti dikutip AFP, Jum’at (22/7).
Sebelumnya, pemerintah Tajikistan berdalih Undang-undang Tanggung Jawab Orang Tua merupakan kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi. Sebab, ada semacam kekhawatiran bahwa perkembangan aktivitas keagamaan, utamanya perkembangan syiar Islam akan beresiko menyebabkan penyebabaran ajaran fundamentalisme.
"Ini adalah hari yang kelam bagi umat Islam. Bahkan pada masa Uni Soviet, undang-undang yang mengarah pada penganiayaan agama tidak ada," papar Ulama Muslim terkemuka Tajikistan, Turadzhonzoda Akbar, yang juga merupakan mantan wakil perdana menteri.
Dikatakan Akbar, kekhawatiran pemerintah tidak beralasan. Bahkan ia menyindir pemerintah perlu mempertanyakan keimanan mereka.. "Negara seolah tidak berkenan masyarakatnya beriman," kritik dia.
Seperti diberikan sebelumnya, geliat Islam di negeri yang berlokasi di Asia Tengah itu begitu pesat. Kondisi itu tidak terlepas dari bubarnya Uni Soviet. Namun, pemerintahan Tajikistan yang berhaluan sekuler menganggap aktivitas keagamaan, utamanya syiar Islam, berisiko menyebabkan peningkatan aktivitas radikalisme di negara itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar