Sistem Nagari akan Dipertahankan

FGD DPD RI DENGAN AGAM

BUKITTINGGI,HALUAN—Focus Group Discussion (FGD) digelar kerja sama DPD RI dengan Kabupaten Agam dengan tajuk “Penguatan dan Harmonisasi Pemerintahan Nagari di Su­matera Barat”, Kamis (28/7) di Istana Bung Hatta Bukit­tinggi.

Diskusi ini mengkaji Ren­cana Undang-Undang (RUU) tentang Desa dalam mem­posisikan peran dan nilai nagari. Dalam FGD ini hadir Ketua DPD RI, Irman Gus­man, anggota DPD RI Emma Yohana, Riza Falepi, dan Alirman Sori. Selain itu juga hadir anggota DPR RI asal Sumbar Nudirman Munir dan Taslim.

Dalam presentasinya, Irman Gurman mengatakan, sejarah membuktikan bahwa tata nilai kehidupan di nagari mampu menghidupkan republik In­donesia.

“Selama enam bulan negeri ini ditawan penjajah, justru di Minangkabau yang berbasis nagari yang bisa menyelamatkan pemerintahan Republik In­donesia. Bagaimana sebenarnya nilai dalam sistem pe­merin­tahan nagari? Dalam ekonomi pun nagari dipercaya men­cip­takan keunggulan,” ujar Ir­man Gusman.

Untuk itu, Irman juga menyarankan untuk membuat nagari percontohan dari se­lingkungan Kabupaten Agam.

“Saya harap kita bisa kem­bali ke nagari dalam bentuk holistik, tidak sekadar struk­tural,” tegas Irman.

Sementara itu, Bupati Agam Indra Catri me­nga­takan, ada beberapa per­masalahan yang dihadapi pemerintahan nagari saat ini, yaitu sumber daya yang belum maksimal, rendahnya pemahaman ter­hadap aturan dan undang-undang, dan belum optimalnya tungku tigo sajarangan.

Selain itu, ditam­bahkan Indra, keadaan keua­ngan juga kurang men­dukung program dan kegiatan yang dilak­sanakan di nagari.

“Untuk itu kami berharap alokasi dana berbasis desa atau jorong bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Irman berjanji akan mengawal hasil diskusi FGD ini untuk diputuskan di DPR. (h/cw16)