TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Massa gabungan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi bersama beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya menggelar aksi solidaritas di depan Istana Negara Republik Indonesia, Jakarta, Minggu (25/12/2011). Mereka menyuarakan penentangannya terhadap kasus pelanggaran HAM di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan kasus pembakaran diri Sondang Hutagalung. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
JAKARTA - Buntut dari bentrok aparat kepolisian dengan masyarakat pengunjuk rasa di Bima, Nusa Tenggara Barat, desakan untuk melalukan restrukturisasi Polri semakin gencar. Dari beberapa kejadian akhir-akhir ini, presiden pun diminta segera merestrukturisasi Polri .
Menurut sejumlah kalangan, saat Polri berpisah dari ABRI, maka Polri harusnya menata diri menjadi polisi sipil yang soft dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.
"Kenyataannya justru sebaliknya. Reformasi Polri justru meniru gaya dan cara-cara militer, dari mengayomi menjadi ‘melibas’. Dari hanya melumpuhkan menjadi ‘mematikan’. Lihat saja senjata perorangan yang dipakai Brimob, bukan lagi senjata untuk melumpuhkan, tetapi senjata-senjata sekelas pasukan komando," ujar Politisi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin(26/12/2011).
Ironisnya lagi, kata Tubagus, Brimob malah tidak memiliki tameng, helm huru hara, gas air mata, atau water canon. Sebaliknya mereka malah melengkapi dirinya dengan senjata mesin otomatis, sangkur, dan panser. “Bahkan dalam HUT Bhayangkara 1 Juli, satuan polantas berdefile memakai pedang kavaleri TNI AD,”ujarnya.
Selain itu, kata Tubagus, struktur organisasi yang dipakai Polri juga seperti TNI zaman orde baru mulai dari Kapolsek mempunyai hirarkhi vertikal ke atas ke Kapolres, Kapolda, Kapolri, sampai presiden sebagai "kepala tertinggi" polisi negara.
"Polisi dimanapun biasanya menggunakan organisasi kewilayahan. Kepala polisi di wilayah tertentu bertanggung jawab kepada otoritas sipil setempat. Sekarang Polri juga menjadi lembaga yang super. Mereka yang membuat program, mereka juga yang membuat rencana anggaran, meminta anggaran, menggunakan anggaran, bahkan mereka juga yang mengevaluasi kinerjanya," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR ini menyarankan seharusnya ada sebuah kementerian yang membawahinya, seperti juga Kemenhan untuk TNI .
"Saya tak habir pikir mengapa presiden SBY tak mau belajar dari pengalamannya untuk segera meredisposisi dan restrukturisasi Polri. Atau barangkali ada keuntungan lain bagi pemerintah sekarang ini bila Polri di bawah langsung presiden," pungkasnya.
Penulis: Willy Widianto | Editor: Dodi Esvandi(tribunnews)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar