GUBERNUR: “SEMUA BAYAR, TAK ADA YANG GRATIS!”-MAHASISWA MINANG SEDIH DITOLAK DI BALAIRUNG

GUBERNUR: “SEMUA BAYAR, TAK ADA YANG GRATIS!”

JAKARTA, Ma­ha­siswa Minang yang tergabung dalam orga­nisasi Keluarga Ma­hasiswa Minang (KMM) Jaya di Jakarta mengaku sedih karena ditolak oleh Gubernur Suma­tera Barat, Irwan Pra­yitno, untuk men­da­pat­kan ruang sekre­tariat di ba­ngunan baru Balairung Sumatera Barat di Jl. Matraman Raya No. 19, Jakarta yang dikelola oleh PT Balai­rung Citra Jaya Sumbar.

Pernyataan sedih itu disampaikan oleh Ketua Umum KMM Jaya, M. Rozi ke­pada Haluan tadi malam setelah se­belumnya menyampaikan melalui media mai­linglist Gebu Minang. “Kami benar-be­nar sedih ditolak untuk mendapatkan sek­re­tariat di gedung baru yang megah itu.

Padahal, sejak 1974, KMM Jaya se­lalu mendapat tempat di kantor Peng­hubung Sumatera Barat,” kata M.Rozi melalui tele­pon kepada Haluan.

Mahasiswa pascasarjana di Jaya­baya ini menjelaskan, dalam perte­muan dengan gubernur di ruang lobby Balairung Minang pada Senin (20/2) malam, kontan Gubernur Irwan menolak permintaan KMM Jaya. “Pak Gubernur bilang gedung ini sudah milik swasta. Kantor penghubung Sumbar saja mem­bayar. Kalau KMM Jaya mau, ya, harus sewa,” kata Rozi menirukan jawaban Gubernur.

Meski M. Rozi dan kawan-kawan sudah berusaha menjelaskan bahwa tak mungkin organisasi mahasiswa mampu membayar sewa dan selama gedung ini diba­ngun praktis KMM Jaya tak punya sekretariat sama sekali, namun Gubernur, menurut Rozi, tetap dengan keputusannya. “Sedih kami dengan pernyataan seorang Guber­nur Sumbar yang tidak pro dengan mahasiswa sebagai keber­lanjutan kaum intelektual Minangkabau,” kata Rozi yang bersama kawan-kawannya sudah lima kali menyu­rati Gubernur, namun selama ini tak pernah mendapat tanggapan.

Bukan Sosial

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang dikonfimasi via pesan singkat ke ponselnya, mengisyaratkan bahwa memang tidak ada ruang kantor atau sekretariat yang gratis di Balairung ini karena gedung itu bukan untuk kepentingan sosial.

“Perda mengamanatkan Balai­rung ini dikelola oleh perusahaan dan harus untung, bukan sosial. Pemda kabupaten dan kota me­ngingin­kan ada PAD,” jawab Irwan.

Masih dalam penjelasan guber­nur, Kantor Penghubung Pemda Sumbar saja harus menyewa. “Pemprov juga menyewa, gubernur juga bayar. Tak ada yang gratis,” imbuh gubernur melalui pesan singkatnya.

Kebijakan Keliru

Sejumlah tanggapan dari peran­tau dan mantan pengurus KMM Jaya pun segera bermunculan soal keharusan membayar KMM Jaya untuk ruang sekretariat di Balairung tersebut. “Ini kebijakan yang keliru. Pemda jangan mencari untung terhadap anaknya sendiri,” kata mantan Ketua KMM Jaya, Sudir­man Munir melalui jaringan telepon selulernya dari Batam tadi malam.

Menurut Sudirman, Pemda Sumbar, kabupaten dan kota yang menjadi pemegang saham di Balai­rung ini mesti memiliki kepedulian terhadap mahasiwa Minang yang notabene generasi penerus bangsa ini. “Pemda itu hidup dari uang rakyat, bukan uang dari langit. Jadi, apa susahnya memberikan kebija­kan khusus untuk mahasiswa Minang bermarkas di situ,” kata Sudirman.

Ia menambahkan, komer­siali­sasi untuk sebuah gedung Pemda di Jakarta boleh-boleh saja. Namun tolong dilihat kondisi dan situa­sinya. KMM itu, kata dia, selama ini selalu diberi tempat di Kantor Penghubung. Pemda-pemda yang lain juga mem­beri kebijakan yang sama untuk organisasi maha­siswanya.

Kalau organisasi semacam Gebu Minang, BK3AM dan lain-lain dipungut bayaran boleh-boleh saja karena di antara pengurus ada yang memiliki dana berlebih. Tetapi jangan sampai disamaratakan organisasi masyarakat dengan organisasi mahasiswa. “Untuk makan sehari-hari saja mereka susah, masak diminta membayar pula,” imbuhnya.

Ia mengingatkan agar Gubernur tidak melupakan KMM Jaya. Saat orang mendemo Menneg BUMN Tanri Abeng yang hendak menjual PT Semen Padang ke Cemex, KMM Jayalah yang terjun ke gelanggang. Hasilnya, Semen Padang itu tak jadi terjual. Pemda dapat dana dari Rajawali dan dari galian C. Masak membebaskan mahasiswa untuk sekretariat yang ukuran 2 x 3 meter saja tak bisa.

“Kan tidak sulit memberi ruang di kantor penghubung itu dengan nama ruang pembinaan generasi muda,” katanya sembari menam­bahkan, “apa Gubernur tak butuh lagi dengan mahasiswa-mahasiswa itu dan dengan perantau-perantau Minang ini?”

Hal senada juga disampaikan oleh mantan pengurus KMM Jaya, Amri Azis. Dia mengaku kecewa dengan sikap gubernur yang menya­mara­takan saja organisasi masya­rakat dengan organisasi mahasiswa. “Kalau bukan pemda, siapa lagi yang akan mengayomi para masis­wa Minang itu. Masak ruang kecil begitu saja tak dibolehkan,” ujarnya. (h/sal)http://www.harianhaluan.com