Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan pada 13 April 2010 di Washington Wakil Presiden Boediono menandatangani jaminan investasi AS di Indonesia. Saat itu, katanya, tujuan kunjungan Boediono untuk menghadiri konferensi nuklir.
Noorsy menyebut di saat yang sama di Gedung Putih Presiden China, Hujin Tao menyatakan, tidak satu negara yang bisa menekan dan campur tangan atas nilai tukar mata uang china, Yuan atau dikenal sebagai Renminbi (RMB).
Kemudian, di tanah air, kata Noorsy, pada 27 Desember 2011, Februari 2012 konflik lahan pertambangan emas di Bima, menimbulkan korban 3 nyawa, kantor Bupati dibakar. Konflik lahan lainnya di Pulau Padang Riau, KalTim dan KalTeng.
"Data Komnasham menyebutkan, sejak 2007 konflik lahan masyarakat dengan korporasi perkebunan dan pertambangan terus meningkat. Semakin dominan investasi asing, semakin dominan korporasi asing, semakin timpang perekonomian, semakin kuat potensi konflik sosial dan konflik korporasi dengan masyarakat, semakin lemah kewibawaan pemerintah," kata Noorsy, Minggu (26/02/2012).
Noorsy mengatakan semakin dominan investasi asing, semakin terasa denasionalisasi. Selama industri domestik tidak menguasai pasar domestik lalu liberalisasi perdagangan diberlakukan, maka pangsa pasar domestik akan dibanjiri barang impor. Lewat contoh yang disebutkan Noorsy di atas, Indonesia kian tertekan.
Berlakunya tesis-tesis tersebut, Noorsy menegaskan, bukti tegaknya penjajahan ekonomi, bangsa Indonesia menjadi kuli bangsa-bangsa di rumah sendiri, ketimpangan ekonomi, dan disulutnya sumbu keresahan sosial politik oleh kebijakan liberal itu sendiri.
"Maka, kebijakan liberalisasi investasi dan perdagangan bersifat ahistoris, bertentangan dengan semangat para pahlawan dalam memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, dan menjungkirbalikan ekonomi konstitusi dan Kata Pembukaan UUD 1945," ujarnya.
Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar