Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin mengkritik kebijakan pemerintah menyiagakan aparat TNI di Istana Merdeka. Menurutnya, kebijakan ini tidak tepat karena belum ada ancaman terhadap simbol negara.
"Berdasarkan informasi dari KaBIN (Marciano Norman), belum ada ancaman kepada Istana atau Presiden, jadi untuk apa mengerahkan TNI ke sana?" ujar TB Hasanuddin kepada detikcom, Jumat (23/3/2012).
TB menjelaskan, TNI memang memiliki tugas operasi militer selain perang seperti diatur UU Nomor 30/2004 tentang TNI. Namun, pemerintah harus lebih dulu berkomunikasi dengan DPR sebelum memutuskan mengerahkan TNI untuk operasi tersebut.
Pemerintah seharusnya mengoptimalkan kekuatan Polri untuk mengamankan obyek vital khususnya menghadapi demonstrasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang marak digelar.
"Polri masih memiliki ribuan personel untuk menghadapi demo. Tapi bila keadaan mendesak di lapangan, kekurangan personel maka bisa saja TNI ikut membantu," pungkasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, tugas pokok mengamankan demonstrasi berada di tangan Polri. "Kalau polisi disiapkan memang untuk itu, berbeda dengan TNI. Kalau TNI dulu memang ada detasemen anti-huru hara yang disiapkan untuk menghadapi aksi massa, tapi sekarang kan tidak," tandasnya.
Sebelumnya Istana telah menyampaikan klarifikasi mengenai digunakannya kekuatan militer. Istana Merdeka merupakan obyek vital sekaligus simbol negara yang pengamannya juga menjadi bagian tugas dari jajaran TNI. Di dalam konteks tersebut sepasukan TNI-AD sempat disiagakan untuk mengamankan Kompleks Istana ketika sedang berlangsung aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM.
(fdn/mad)
"Berdasarkan informasi dari KaBIN (Marciano Norman), belum ada ancaman kepada Istana atau Presiden, jadi untuk apa mengerahkan TNI ke sana?" ujar TB Hasanuddin kepada detikcom, Jumat (23/3/2012).
TB menjelaskan, TNI memang memiliki tugas operasi militer selain perang seperti diatur UU Nomor 30/2004 tentang TNI. Namun, pemerintah harus lebih dulu berkomunikasi dengan DPR sebelum memutuskan mengerahkan TNI untuk operasi tersebut.
Pemerintah seharusnya mengoptimalkan kekuatan Polri untuk mengamankan obyek vital khususnya menghadapi demonstrasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang marak digelar.
"Polri masih memiliki ribuan personel untuk menghadapi demo. Tapi bila keadaan mendesak di lapangan, kekurangan personel maka bisa saja TNI ikut membantu," pungkasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, tugas pokok mengamankan demonstrasi berada di tangan Polri. "Kalau polisi disiapkan memang untuk itu, berbeda dengan TNI. Kalau TNI dulu memang ada detasemen anti-huru hara yang disiapkan untuk menghadapi aksi massa, tapi sekarang kan tidak," tandasnya.
Sebelumnya Istana telah menyampaikan klarifikasi mengenai digunakannya kekuatan militer. Istana Merdeka merupakan obyek vital sekaligus simbol negara yang pengamannya juga menjadi bagian tugas dari jajaran TNI. Di dalam konteks tersebut sepasukan TNI-AD sempat disiagakan untuk mengamankan Kompleks Istana ketika sedang berlangsung aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM.
(fdn/mad)
Baca Juga
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar