COPOT KAPOLDA SUMBAR!

KAUKUS PARLEMEN

Kaukus Parlemen Sumbar mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumbar Brigjen  Pol Wahyu Indra Pramugari. Kaukus menilai Kapolda terlibat membeking pengusaha tambang menguras kekayaan Sumbar.

 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar)  yang tergabung dalam Kaukus Parlemen Sumbar mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumbar Brigjen  Pol Wahyu Indra Pramugari karena banyak menimbulkan masalah di daerah Sumbar.

Dalam pertemuan rutin Kaukus Parlemen Sumbar yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman, di ruangan rapat Pimpinan DPD, Senin (4/3), mereka membahas isu yang cukup hangat yang saat ini terjadi di Sumbar, salah satu­nya penambangan emas di kawasan tanah ulayat masyarakat dan kawa­san hutan lindung di Ka­bupaten Solok Selatan.
Nama Kapolda Sum­bar Wahyu Indra Pra­mugari “diseret-seret” ikut terlibat dalam membeking pihak perusahaan penam­bang emas terse­but, terutama da­lam pembebasan lahan milik ulayat masyarakat dan “mengawal” masuknya alat-alat berat untuk mengeruk perut bumi Solok Selatan tersebut. Bahkan orang penting di Solok Selatan ditengarai ikut berada di belakang pengusaha tambang tersebut.
“Masyarakat  saat ini berada dalam sebuah ketakutan untuk mempertahankan hak ulayatnya yang diambil paksa oleh sejumlah pengu­saha dari luar Sumbar. Ada  indikasi Kapolda Sumbar berada di belakang aksi ambil paksa tanah ulayat masyarakat,” kata Sekretaris Kaukus Parlemen Sumbar  Azwir Dainy Tara.
Pengambilan paksa tanah ulayat milik masyarakat oleh sejumlah pengusaha tambang dari luar Sumbar itu tidak saja terjadi di  di Kabupaten Solok Selatan, tapi juga di Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman.
Indikasi keterlibatan Kapolda Sumbar itu menurut Azwir, dalam membebaskan tanah ulayat terse­but menggunakan aparat kepolisian agar masyarakat tidak melihat dan mendekati aktivitas para pengu­saha menentukan lahan tambang yang akan mereka kuras.
“Aparat kepolisian yang menga­wal para pengusaha itu dipersenjatai dan masyarakat diintimidasi agar tidak mendekat. Mustahil, seorang Kapolda tidak mengetahui penge­rahan personil Polri yang mengawal pengusaha yang saya dapat infor­masi berasal dari Kota Surabaya, Jawa Timur,” kata Azwir yang duduk di Komisi VII DPR (mem­bidangi ESDM).
Bahkan politisi senior Partai Golkar itu mengungkap keyaki­nannya bahwa Kapolda Sumbar, Kapolres Solok Selatan, Dhar­masraya dan Pasaman saat ini bekerja untuk kepentingan jaringan pengusaha tambang. “Saya yakin, mulai Kapolda hingga Kapolres yang daerahnya memiliki tambang sudah menjadi bagian dari jaringan penguras kekayaan alam di Sum­bar,” kata Azwir.
Karena itu, Azwir meminta Wahyu Indra Pramugari dicopot sebagai Kapolda Sumbar. “Tidak cukup mereka itu hanya dicopot. Mereka juga harus diusut secara hukum, termasuk aparat pemda di provinsi dan kabupaten karena mereka juga terindikasi ikut dalam permainan ini,” tegas Azwir Dainy Tara.
Epiyardi Asda dari PPP juga menduga keterlibatan Kapolda dalam “melindungi” pengusaha tambang tersebut. Karena menurut Epi, tidak mungkin pengusaha memiliki power yang sangat kuat dalam menguasai lahan ulayat tanpa dibeking aparat kepolisian dan aparat pemda setempat. “Saya sependapat dengan Pak Azwir, jangan hanya sebatas Kapolda, Kapolres dan pejabat pemda dicopot, tapi harus diproses secara hukum melalui pengadilan,” tegasnya.
Terkait dengan lolosnya eksava­tor ke daerah tambang emas itu, anggota DPD asal Sumbar Afrizal dan Alirman Sori menuding adanya kerja sama orang penting dan petinggi di Kabupaten Solok Selatan. “Masyarakat tahu pasti bahwa yang mengurus  lolosnya ratusan eks­kavator itu ke Solok Selatan adalah Ketua DPRD Solok Selatan, yang pasti bekerja sama dengan Ke­polisian Daerah Sumatera Barat,” ujar Afrizal.
Anggota DPD Sumbar Emma Yohana juga mengungkap laporan masyarakat atas kesewenangan aparat kepolisian di sejumlah nagari di Pasaman Barat yang main tangkap karena dituduh menggang­gu kegiatan tambang di Pasaman Ba­rat. “Padahal anak nagari terse­but memperjuangkan hak ulayatnya yang telah dirampok oleh pengu­sa­ha tambang,” kata Emma Yoha­na yang juga setuju Kapolda digan­ti.
Sementara itu, Taslim Chaniago dari PAN juga sepakat agar Kapolda Sumbar diganti. Bahkan menurut Taslim, pihaknya sudah menyam­paikan permintaan kepada Kapolri untuk mengganti Kapolda Sumbar. “Tapi belum diperhatikan Kapolri. Mari kita bersama-sama mengirim surat dan menemui langsung Kapolri agar Kapolda diganti,” saran Taslim.
Alirman Sori selain mengangkat kasus tambang emas di Solok Selatan, dia juga mengungkapkan adanya perkampungan yang diba­ngun di dalam hutan sebagai tempat praktik prostitusi. “Menurut informasi yang saya dapat dari masyarakat, “ayam-ayamnya” didatangkan dari Vietnam,” kata Alirman Sori.
Kapolda Sumbar yang dihu­bungi melalui telepon genggamnya tadi malam ternyata tidak aktif. Sementara Pjs Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Mainar Sugianto tidak mau berkomentar terkait dugaan keterlibatan Kapolda mem­bekingi pengusaha tambang di Sumbar. “Saya tidak tahu masalah itu,” tutupnya.

s