Pakar: Tolak Menteri Neoliberalisme

Jokowi

 Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir mengatakan kabinet Jokowi-JK tidak boleh memilih calon menteri yang neoliberalisme. Sebab hal itu sesuai falsafah Trisakti Bung Karno yang diusung oleh Jokowi-JK. 

Ia mengatakan sosok neoliberalisme jangan sampai dijadikan menteri di bidang ekonomi seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan serta Menteri Koperasi dan UKM.

Menurutnya dalam mencari posisi menteri di bidang ekonomi, Jokowi harus berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945.  Tujuan dari pasal itu, antara lain agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi eksportir bahan mentah. Selain itu, agar tidak tergantung kepada impor serta tidak menggantungkan hidup dari aliran modal asing.

"Sudah jelas (tidak neoliberalisme), dan memang sejak dari pencalonan (Jokowi) itu sudah jelas bahwa yang menjadi platform itu ekonomi berdikari," katanya saat dihubungi Republika, Ahad (21/9).

Ia melanjutkan, kabinet Jokowi perlu mengkaji secara mendalam mengenai tahapan untuk mewujudkan ekonomi berdikari. Sehingga ada penjabaran yang lebih rinci baik dalam setahun maupun lima tahun ke depan. Penjabaran terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk berangsur-angsur meningkatkan keberdikarian.

Revrisond menilai selama ini para menteri di bidang ekonomi memiliki kecenderungan sangat kuat untuk meminggirkan kebangsaan. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan tidak ada tempat nasionalime. Hal itu sangat bertolak belakang dengan falsafah Trisakti.

Dampaknya, dalam 10 tahun terakhir indeks gini meningkat dari 0,35 menjadi 0,45. Artinya, kesenjangan ekonomi masyarakat semakin lebar. "Bicara Trisakti dasarnya rasa kebangsaan, bagaimana nasib rakyat mau diperbaiki kalau tidak ada rasa kebangsaan," ujarnya. 

Untuk mewujudkan ekonomi berdikari, lanjutnya, hal terpenting yang harus dilakukan Jokowi-JK adalah menerjemahkan visi-misi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi-misi Trisakti tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam RPJMN. Sebab, RPJMN menjadi dasar penyusunan RAPBN yang krusial.

"Kalau RPJMN tidak sinkron dengan visi-misi, maka APBN akan melenceng," katanya.

Sebelumnya, PDIP mengadakan Rakernas di Semarang. Salah satu rekomendasi PDIP kepada pemerintahan Jokowi-JK yakni menjalankan pemerintahan berdasarkan Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. r