DI tengah hiruk-pikuk pesta Tour de Singkarak (TdS), tiba-tiba kita dikejutkan oleh peristiwa kecil di Kabupaten Limapuluh Kota. Warga miskin mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.
Yang lebih mengejutkan itu, justru dalam sepekan ini telah tiga kali kasus gantung diri ditemukan di daerah itu. Diduga yang mengambil cara pintas demikian adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu lagi menghadapi kerasnya hidup berkepanjangan.
Memang tidak bisa dipastikan bahwa kemiskinan satu-satunya yang menjadi pemicu aksi bunuh diri warga Limapuluh Kota dimaksud. Namun, setidaknya indikasi ke arah itu ada. Nah, masihkah kita akan tersenyum lebar melihat kenyataan yang ada di depan mata?
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menerima kenyataan anggota keluarganya mengakhiri hidup dengan cara tidak wajar. Juga tidak ada seorang anak manusia pun di dunia ini yang punya cita-cita mati dengan cara gantung diri. Malah, tidak seorang pun yang mau hidup didera kemiskinan terus menerus. Tapi, itulah hidup dan kehidupan. Manusia hanya punya rencana, Allah juga yang punya kuasa.
Kita harus prihatin dengan tiga kali kasus gantung diri dalam sepekan ini di Limapuluh Kota. Pemerintah setempat tidak boleh diam saja. Ini pasti ada apa-apanya. Kalau memang penyebabnya faktor kemiskinan, maka pemerintah harus bertanggungjawab. Harus ada upaya nyata untuk masyarakat miskin agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang.
Kita yakin, di Limapuluh Kota masih banyak warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tersebar di kecamatan dan nagari.
Seorang bupati memang tidak akan bisa melihat situasi dan kondisi seluruh warganya hingga dusun-dusun, tapi bupati punya pembantu-pembantunya. Inilah yang perlu diberdayakan.
Pemerintah terendah itu adalah walinagari. Seorang walinagari pasti tahu situasi dan kondisi masyarakatnya. Jika ada warga miskin yang hidup dengan meminta-minta atau mengalami depresi berat, walinagari mempunyai kewajiban untuk mengatasinya. Tak bisa diatasi sendiri, diupayakan ke pemerintahan yang lebih tinggi.
Ya, seorang walinagari harus lasak. Ia tidak boleh hanya duduk-duduk manis saja di kantor sambil menunggu lembaran surat yang akan ditandatangani. Seorang walinagari juga tidak boleh beraktivitas hanya dari rumah ke kantor saja.
Seorang walinagari dan para perangkatnya harus berkeliling dari satu dusun ke dusun lain. Ini supaya seluruh seluk-beluk persoalan masyarakat bisa dipantau dan diketahui. Setiap ada persoalan hendaknya dicarikan solusinya, jangan hanya membuat laporan ke bupati.
Agaknya tiga peristiwa gantung diri warga miskin di Limapuluh Kota adalah sebuah pelajaran berharga bagi kepala daerah lainnya di Sumatra Barat. Intinya janganlah biarkan anggota masyarakat mengambil jalan pintas hanya gara-gara kemiskinan.
Ingat, Undang-undang Dasar negara ini telah menjamin, bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Aksi pemerintah untuk kaum miskin tentu saja bagian dari aksi negara.(*) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar