Limapuluh Kota, Singgalang
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatra Barat, Irfan Khairul Ananda mengatakan, walinagari, tidak bisa semena-mena dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan.
Tapi, walinagari mesti bisa bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat nagari dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.
“Walinagari harus mampu melakukan kegiatan administrasi dengan melibatkan seluruh perangkat dalam pemerintahan nagari seperti sekretaris nagari, dan kepala jorong,” ujar Irfan Khairul, saat menilai Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX yang mewakili Kabupaten Limapuluh Kota , Kamis (16/6).
Selain itu, walinagari juga mesti paham dengan tugas dan fungsinya. Diantaranya, sebagai administrator kemasyarakatan. Beragam kiat, bisa dilakukan walinagari. Seperti pembinaan sosial budaya, majelis taklim, adat dan budaya serta Kerapatan Adat Nagari (KAN).
“Fungsi walinagari selanjutnya, sebagai pembinaan pemberdayaan masyarakat di nagari yang harus dibantu oleh SKPD,” urai Irfan.
Tidak hanya bertugas sebagai adminitrator saja, walinagari, mesti proaktif pula menggali potensi nagari untuk kesejahtaraan masyarakatnya. Walinagari, juga harus mampu membantu pemerintahan daerah, serta pembangunan masyarakat dalam menyusun dan menginfentarisasi permasalahan masyarakat di masing-masing nagari. Bahkan, lebih keras lagi, walinagari juga harus mampu membangkitkan lembaga-lembaga yang ada di nagari.
“Terutama yang berhubungan dengan pengembangan SDM. Bukan berorientasi kepada kegiatan fisik semata. Contoh kecilnya yang berhubungan dengan Program PN-PM MP. Perlu diketahui, dana PNPM-MP itu hendaknya tidak berfokus pada pembangunan fisik semata. Tapi, sebaiknya digunakan juga untuk kemajuan mental dan skill masyarakat, terutama bagi pemuda-pemuda yang menganggur,” harap Irvan menutup sambutan.
Terpisah, Ketua DPRD Limapuluh Kota Draman Sahladi berharap kepada walinagari yang bertugas di 79 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus mensinkronkan rencana pembangunan dengan pemerintah daerah. Selain berharap demikian, Darman mengaku sosok walinagari adalah pejuang yang tidak mengenal lelah.
“Kita yakin dan percaya, walinagari di Limapuluh Kota adalah sosok pantang menyerah. Jujur saja, kita mengucapkan ribuan terimakasih kepada walinagari yang sudah menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktunya demi membangun Limapuluh Kota. Tanpa adanya walinagari, Pemerintahan Kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Darman. (bayu)
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatra Barat, Irfan Khairul Ananda mengatakan, walinagari, tidak bisa semena-mena dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan.
Tapi, walinagari mesti bisa bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat nagari dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.
“Walinagari harus mampu melakukan kegiatan administrasi dengan melibatkan seluruh perangkat dalam pemerintahan nagari seperti sekretaris nagari, dan kepala jorong,” ujar Irfan Khairul, saat menilai Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX yang mewakili Kabupaten Limapuluh Kota , Kamis (16/6).
Selain itu, walinagari juga mesti paham dengan tugas dan fungsinya. Diantaranya, sebagai administrator kemasyarakatan. Beragam kiat, bisa dilakukan walinagari. Seperti pembinaan sosial budaya, majelis taklim, adat dan budaya serta Kerapatan Adat Nagari (KAN).
“Fungsi walinagari selanjutnya, sebagai pembinaan pemberdayaan masyarakat di nagari yang harus dibantu oleh SKPD,” urai Irfan.
Tidak hanya bertugas sebagai adminitrator saja, walinagari, mesti proaktif pula menggali potensi nagari untuk kesejahtaraan masyarakatnya. Walinagari, juga harus mampu membantu pemerintahan daerah, serta pembangunan masyarakat dalam menyusun dan menginfentarisasi permasalahan masyarakat di masing-masing nagari. Bahkan, lebih keras lagi, walinagari juga harus mampu membangkitkan lembaga-lembaga yang ada di nagari.
“Terutama yang berhubungan dengan pengembangan SDM. Bukan berorientasi kepada kegiatan fisik semata. Contoh kecilnya yang berhubungan dengan Program PN-PM MP. Perlu diketahui, dana PNPM-MP itu hendaknya tidak berfokus pada pembangunan fisik semata. Tapi, sebaiknya digunakan juga untuk kemajuan mental dan skill masyarakat, terutama bagi pemuda-pemuda yang menganggur,” harap Irvan menutup sambutan.
Terpisah, Ketua DPRD Limapuluh Kota Draman Sahladi berharap kepada walinagari yang bertugas di 79 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus mensinkronkan rencana pembangunan dengan pemerintah daerah. Selain berharap demikian, Darman mengaku sosok walinagari adalah pejuang yang tidak mengenal lelah.
“Kita yakin dan percaya, walinagari di Limapuluh Kota adalah sosok pantang menyerah. Jujur saja, kita mengucapkan ribuan terimakasih kepada walinagari yang sudah menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktunya demi membangun Limapuluh Kota. Tanpa adanya walinagari, Pemerintahan Kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Darman. (bayu)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar