Negeri Ini Takkan Hancur Bila Semua Pimpinan Banggar Diperiksa

Jakarta - Pernyataan Pimpinan DPR yang meminta KPK untuk tidak memeriksa pimpinan Badan Anggaran terus dikecam. Pernyataan itu dinilai merupakan cara melindungi para pimpinan Banggar DPR. Padahal, apabila semua pimpinan Banggar diperiksa, itu bukan merupakan sebuah ancaman bagi stabilitas negara.


"Sekali lagi ini menunjukkan kekerdilan para pimpinan DPR. Negeri ini tidak akan hancur apabila semua pimpinan Banggar DPR diperiksa oleh KPK," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, kepadadetikcom, Sabtu (1/10/2011).

Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang ini adalah keberanian tiap fraksi untuk mengganti orang-orang yang bermasalah tersebut. Peran pimpinan DPR juga menjadi penting untuk mengingatkan fraksi-fraksi untuk menarik wakil-wakilnya yang bermasalah di Banggar.

"Seharusnya pimpinan DPR itu mengingatkan. Selain itu tiap fraksi juga bisa mencopot orang-orang yang dinilai bermasalah," jelasnya.

Selain itu, ia juga menganggap jangan sampai kepentingan politik praktis malah mengalahkan kepentingan rakyat. Ia menilai alasan yang dipakai oleh pimpinan DPR tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

"Mereka malah seperti mengkerdilkan dan menjual bangsa ini kepada individu," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie meminta KPK menunda pemeriksaan pimpinan Banggar DPR. Marzuki juga menyindir kerja KPK. Dia menegaskan upaya pembahasan RAPBN itu mempunyai tujuan yang baik dengan sistem yang baik yang ujungnya guna pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan yang berbeda, Anis Matta juga meminta KPK menghormati pembahasan RAPBN 2012 yang sedang dikebut Banggar. Pemeriksaan KPK, menurut Anis, bisa memperpanjang pembahasan anggaran negara. KPK boleh memeriksa Pimpinan Banggar setelah pembahasan RAPBN 2012 selesai.

"Jadi dilanjutkannya setelah pembahasan anggaran selesai saja. Ini lebih penting pembahasan anggaran kepentingan negara," tegas Anis.

KPK pada Senin (3/10) rencananya akan memeriksa pimpinan Banggar Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey terkait kasus Kemnakertrans. KPK ingin tahu prosedur anggaran dikeluarkan. Sebelumnya kedua pimpinan banggar itu menolak diperiksa dengan alasan apa yang mereka lakukan adalah kebijakan.

(lrn/lrn) Mohamad Rizki Maulana - detikNews