Banto Trade Center “Nunggak” PBB Rp477 Juta

BUKITTINGGI, HALUAN — Selama tiga tahun terakhir, terhitung dari 2009, 2010 dan 2011 tahun ini, pengelola Banto Trade Center (BTC) Kota Bukittinggi menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)sebesar Rp477 juta.

Rincianya,  untuk jumlah tunggakan tahun 2009 sebesar Rp105 juta lebih, 2010 sebesar Rp277 juta dan 2011 sebanyak Rp84 juta lebih.

Besarnya tunggakan BTC itu, terungkap dalam reses salah seorang anggota DPRD Bukittinggi M. Nur Idris ke daerah pemilihannya  di ATTS (Aur Tajungkang Tangah Sawah, Jumat (11/11).

”Selama 3 tahun ini, BTC menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kita sebagai pemungut sudah mengirimkan surat kepada pengelola BTC, serta juga sudah menelpon namun sampai sekarang tidak ada tanggapan apa-apa dari pengelola.

Surat dan telfon saya dianggap angin lalu. Iyo pak dewan nan maju lai. Beko ambo lo dicerca jika target tidak tercapai” ungkap Lurah Aur Tajungkang Tangah Sawah Abdurahman Jumat (11/11) saat reses kepada M Nur Idris.

Dikatakannya, tidak saja telah mengirimkan surat serta menelpon pihak pengelola BTC, tetapi juga sudah disampaikan kepada walikota Bukittinggi, DPKAD, Kantor Pajak di Bukittinggi, dan camat terkait tunggakan PBB pengelola BTC tersebut.

”Kita sudah beritahu atasan, namun soal sanksi untuk wajib pajak kita tidak berwenang, kita hanya melakukan pungutan sesuai SPT masing-masing wajib pajak, dan tidak bisa memberikan sanksi apa-apa,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi Melfi Abra saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa soal PBB itu lansung ke pusat.

“PBB tidak masuk ke kas daerah, itu langsung ke pusat. Jadi Lurah lah yang mengetahui nunggak atau tidaknya BTC itu, sebab di Lurah ada SPT pajaknya,” katanya.

Namun, kalau soal uang retribusi dan IMB baru masuk dalam kas daerah. Retribusi dan IMB juga “nunggak”. Sampai kini pihak pengelola BTC belum melunasinya dengan jumlah yang sungguh juga lumayan besar.

Sementara itu M. Idris mengatakan banyak keluhan diantaranya, masih minimnya dana APBD dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Dari berbagai program Pemerintah terutama yang disampaikan saat musrenbang tidak selalu terealisasi, bahkan Pemerintah hanya berjanji-janji saja.

“Kita berharap, apa yang diinginkan masyarakat bisa dicapai, dan kita juga minta agar masyarakat sadar pajak, terutama PBB. Jangan sampai ada yang nunggak seperti pengelola BTC, sebab akan memberatkan wajib pajak itu sendiri,” harap politisi PAN ini. (h/jon)HALUAN