KANTOR MASIH NGONTRAK, TAPI MOBNAS MENJAMUR-Solok Selatan

JELANG PERAYAAN HUT SOLSEL KE-8

SOLSEL,  Masyarakat Solok Selatan prihatin melihat kondisi perkantoran dinas di lingkungan kabupaten yang baru berumur 8 tahun pada 7 Januari mendatang.

Meski umumnya kantor SKPD masih mengontrak, uniknya jumlah kendaraan dinas justru jauh lebih banyak dari jumlah perkantoran.Dari fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu, ada kendaraan roda dua berplat merah yang ter­jaring razia cipta kondisi karena meng­gunakan knal­pot ra­cing. Se­mentara bu­lan puasa ke­marin, terdapat motor plat merah yang terjaring razia Pol PP karena parkir di salah satu warung kelambu, saat umat Islam lainnya tengah berpuasa.

“Banyak kendaraan plat merah yang dibawa pulang. Bahkan yang sukarelapun mendapatkan kendaraan dinas, sehingga kendaraan dinas seolah tidak terkendalikan,” ujar Isril Yani, salah seorang tokoh masyarakat Solok Selatan.

Dikatakan Isril, akhir-akhir ini sering melintas mobil baru berplat merah dengan nomor polisi Solok Selatan. “Jelas kita prihatin. Mobil baru terus mondar-mandir. Padahal kita lihat banyak SKPD yang masih mendiami kantor dinas yang dikontrak dari rumah masya­rakat,” jelasnya.

Kondisi kantor kontrakan itu umumnya memiliki ruangan yang pas-pasan. Sering kali keterbatasan ruangan menjadi penghambat maksimalnya pelayanan publik. Misalnya saja Kantor Catatan Sipil. “Per­tanyaan kita, banyaknya ken­daraan dinas jelas menjadi beban keuangan daerah terkait dana operasional. Dulu pernah di­adakan pe­ner­tiban ken­da­raan dinas. Na­mun aneh­nya ada yang berani me­no­lak ka­rena me­­­­­rasa aset dae­rah itu su­dah menjadi milik pri­ba­di,” ka­tanya.

Mengingat se­mua itu, ma­sih me­nurut Isril, perlu pe­nertiban dan penghitungan aset daerah, khusus­nya me­ngenai kendaraan dinas. “Tidak jarang juga kendaraan dinas yang menjadi aset daerah itu beralih fungsi. Maksudnya kendaraan pemkab digunakan oleh lembaga ver­tikal di daerah ini,” lanjutnya.

Ketika masalah ini di­konfirmasikan ke Kepala Dinas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), Yulius, menga­takan bahwa pengadaan mobil dinas sudah melalui prosedur yang dianggarkan pada SKPD bersangkutan dan mendapat persetujuan DPRD.

“Perhitungan aset daerah untuk tahun 2011 belum di­lakukan dan laporan SKPD juga belum masuk keseluruhan. Jadi, belum bisa memastikan berapa besaran asset daerah sampai saat ini,” ucap Yulius.

Tahun lalu, aset daerah  Solsel sebesar Rp636 miliar lebih.  Dijelaskan Yulius, beberapa jenis aset tersebut dapat ber­kurang nilainya. Jumlah aset tersebut belum termasuk penyu­sutan.

Keprihatinan masyarakat malah bertolak belakang de­ngan kondisi di masa men­datang. Menurut Yulius, tahun 2012 mendatang kembali bakal dianggarkan dana dari APBD untuk pengadaan mobil dinas bagi pejabat eselon II demi memperlancar tugas operasional yang bersangkutan.

“Penggantian mobil dinas itu kan bila mobil lama tidak memungkinkan lagi untuk di­­­guna­­kan. Misalnya, karena sering rusak sehingga meng­halangi tugas. Ketahanan mobil dinas tentunya membutuhkan  pe­meliharaan dari SKPD masing-masing,” jelas Yulius. (h/col).HALUAN