SUMBAR BANGUN TOL

Ini kabar gembira bagi masyarakat Sumatera Barat.  Dari 1.000 km jalan tol yang diprogramkan pemerintah pusat, Sumbar mendapatkan 220 km  masing-masing untuk ruas jalan Padang-Bukittinggi 54 km dan Bukittinggi-Riau sepanjang 166 km.

PADANG,  Sum­­bar akan membangun jalan tol pada ruas jalan Padang-Bukittinggi dan Bukit­tinggi-Pekanbaru. Kehadiran jalan tol ini diha­rapkan dapat me­ngurai kemacetan yang kini sering terjadi, apalagi di saat liburan.

Sebagai pelak­sana pem­ba­ngu­nan akan dibentuk PT Jasa Marga Sumbar, yang ber­tanggung jawab untuk seluruh pekerjaan termasuk soal investasi atau modal pem­bangunannya. Meski demi­kian tetap ada sharing de­ngan Pemprov Sumbar. Ben­tuknya akan dibicarakan pada tahap berikutnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada wartawan usai memimpin rapat koor­dinasi membahas pem­beba­san lahan jalan Sicincin-Malalak Kamis (26/1), di Gubernuran Sumbar menje­laskan, kema­ce­tan ruas jalan Pa­dang-Bu­kittinggi dari wak­tu ke wak­tu se­makin parah. Un­tuk itu perlu dipi­kirkan solusi­nya. Saat ini su­dah ada jalan Si­cin­cin-Ma­lalak yang mu­lai di­bangun sejak 6 tahun silam se­bagai jalur alternatif. Na­mun dalam pelaksanaan pem­bangu­nannya terkendala masa­lah pembebasan lahan. Sampai saat ini masih menyi­sakan sejumlah titik yang belum dibebaskan.

Sementara Menteri BUMN Dahlan Iskan, sejalan dengan program nasional untuk penambahan jalan menawarkan pembangunan jalan tol di Sumbar, teru­tama untuk mengatasi kemacetan jalur Padang-Bukittinggi. Apalagi April mendatang, Kelok 9 mulai dioperasikan maka diperkirakan kema­cetan lalu lintas Padang-Bukittinggi makin meningkat.

Irwan yang didampingi Asisten II Syafrial dan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sum­bar Suprapto lebih jauh menjelaskan, ada 3 alternatif jalan tol itu yang masing-masingnya akan dikaji lagi, yaitu dengan membuat jalan baru dari Duku-Sicincin-Kayutanam-Lembah Anai berupa jembatan layang.

Sedangkan opsi kedua adalah dengan pelebaran jalan Padang-Bikittinggi. Tetapi pilihan ini agaknya sulit direaliasikan karena di se­panjang Lembah Anai meru­pakan kawasan hutan lindung.

Untuk alternatif  ketiga, ruas jalan Duku-Kantor Bupati Padang Pariaman, Sicincin-Malalak-Baling­ka-Ngarai Sianok.

“Bila pilihan ketiga yang akan dipilih maka masalah lahan Sicin­cin-Malalak harus dibebaskan dulu. Karena itu kita genjot masing-masing Pemkab untuk me­nye­lesaikannya,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan kapan dapat direalisasikan, Irwan menegaskan, secepatnya. Sebab ini program pemerintah yang memang sudah direncanakan. Bila semua urusannya berjalan lancar, maka tahun ini sudah bisa dimulai.

Menurut Suprapto, dari 1.000 km jalan tol yang diprogramkan pemerintah, Sumbar mendapatkan 120 km, masing-masing untuk ruas jalan Padang-Bukittinggi 54 km dan Bukittinggi-Pekanbaru (Riau) sepanjang 166 km.

11 Titik Lagi

Tentang jalan Sicincin-Malalak,  Gubernur Sumbar tak dapat meneri­ma penjelasan jajaran Pemkab Agam yang merasa takut turun ke lapangan dan mengaku sulit mela­kukan pendekatan untuk pembe­basan lahan ruas jalan Sicincin-Malalak. Sampai saat ini, masih tersisa 11 titik yang belum dibebas­kan.

Kendalanya, masyarakat minta harga ganti rugi dinaikkan dari yang disepakati sebelumnya pada 4 titik, 6 titik lainnya minta ganti rugi tanahnya dengan tanah juga serta 1 titik lagi terkendala karena ada anggota keluarganya yang belum sepakat sementara lahannya sudah diserahkan sebelumnya untuk Dinas Pendidikan setempat.

“Saya tidak bisa terima pernya­taan Kabag Pertanahan. Lakukan berbagai pendekatan dengan masya­rakat, bila perlu Bupati langsung turun ke lapangan. Kadang­kala masyarakat menginginkan pim­pinannya langsung yang menya­panya,” kata Irwan Prayitno.

Irwan sempat bersuara dengan nada tinggi saat mendengar pernya­taan Kabag Pertanahan Agam, yang menyebutkan kewalahan karena masyarakat selalu menaikkan harga padahal sudah disepakati sebelumnya. Harga yang diajukan masyarakat sangat jauh dari yang sudah ditetapkan.

Lalu, sebagian anggota Tim Pembebasan Lahan sudah menye­rah dan angkat tangan, bila masa­lahnya masih seperti itu juga. Mereka tak sanggup lagi turun ke lapangan.

Akhirnya, Sekdakab Agam Sya­firman Aziz menyanggupi untuk menuntaskan 11 titik yang tersisa itu dalam waktu sepekan. Bila di luar yang 11 titik itu masih ada yang tidak dapat disentuh untuk di­kerjakan, diminta Dinas Prasa­rana Jalan Tata Ruang dan Pemu­kiman Sumbar dapat mela­por­kannya.

Sedangkan di Padang Paria­man, kelanjutan pembangunan jalan Sicincin-Malalak terkendala pada 11 titik yang belum bebas. Bupati Ali Mukhni berjanji, Sabtu (28/1) pihaknya akan turun ke lapangan menyelesaikannya dan segera dilaporkan ke Gubernur Sumbar. Persoalannya hanya soal pemilik lahan tidak punya lahan lain sebagai lokasi perumahan dan garapan. Mereka bersedia menye­rahkan asalkan diganti lahan di tempat lain.

Dikatakan Irwan, ini adalah rapat terakhir untuk membicarakan Sicincin-Malalak. Sudah cukup lama membicarakan masalah ini saja sejak dimulai pembangunannya 6 tahun lalu. Karena itu, pihaknya mengharapkan pejabat yang hadir adalah kepala daerah langsung. Namun Bupati Agam Indra Catri hanya mengirimkan wakilnya Sekdakab dan Kabag Pertanahan.

Untuk itu, apapun caranya, persoalan lahan ruas jalan Sicincin-Malalak harus dituntaskan. Peker­jaan ini sudah dimulai sejak 6 tahun, dan pemerintah pusat sudah meng­hentikan alokasi dana untuk pekerj­a­an jalan, kecuali untuk pem­bangunan 9 unit jembatan. Bila Bupati tidak sanggup menye­lesai­kannya, maka dia bersedia turun ke lapangan menemui masya­rakat.

“Ini adalah rapat terakhir membahas Sicincin-Malalak. Bupati harus dapat menuntaskan pembe­basan lahannya. Bila tidak sanggup, saya siap ke lapangan menemui masyarakat. Semua pasti ada jalannya, yang pasti minta petunjuk pada Yang Maha Kuasa,” tegas Irwan. (h/vie)http://www.harianhaluan.com