TOLAK KENAIKAN BBM
PADANG, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat berunjuk rasa di gedung DPRD Sumbar, Kamis (22/3).
Dalam orasinya aliansi BEM se Sumbar ini menyatakan lima pernyataan sikap. Jika pernyataan ini tidak digubris, mahasiswa menyebut akan melakukan revolusi.
Pertama, para mahasiswa dengan tegas menyatakan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya akan dimulai1 April mendatang.
“Hubungan pemerintah dengan rakyat bukanlah hubungan profit oriented. Bukan hubungan penjual dan pembeli, karena minyak adalah miliki rakyat, negara hanya mengelola. Semestinya keuntungan penjualan minyak diberikan kepada rakyat bukan justru dibebankan kepada rakyat kecil,” ujar Efri Yunaidi, Ketua BEM KM Unand.
Selain itu para mahasiswa juga mendesak percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air mengingat besarnya pajak yang diembankan kepada masyarakat. Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah untuk serius menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang pro rakyat, dan penegasan kontrak kerja dengan perusahaan asing.
“Indonesia tak hanya Jakarta, namun seluruh provinsi. Pajak yang dibayarkan tidak hanya untuk membangun Jawa namun semua pulau yang ada di Indonesia,” tegasnya.
Dalam orasi yang disambut Pimpinan DPRD Sumbar, Trinda Farhan Satria, Ketua Komisi I Muzli M Nur, dan anggota DPRD lainnya seperti Zulkifli Djaelani dan H.M Tauhid, pihak DPRD Sumbar menyatakan sepakat dengan para mahasiswa dan ikut menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM. “Kami akan menampung lima poin yang diberikan ini, dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat,” ujar Trinda.
Namun, mahasiswa tidak puas dengan pernyataan tersebut dan mendesak DPRD Sumbar untuk serius menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. “Jika tidak disampaikan kami akan melakukan revolusi,” ujar para mahasiswa. (h/dla)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar