Yogyakarta Siap Berpisah dari NKRI

Kompas/Ferganata Indra RiatmokoDukungan Terhadap Keistimewaan Yogyakarta - Berbagai elemen masyarakat pendukung Keistimewaan Yogyakarta mengikuti Apel Siaga Rakyat Yogyakarta Pro-Penetapan di Alun-alun Sewandanan Puro Pakualaman, Yogyakarta, Minggu (25/3/2012). Aksi tersebut ditujukan antara lain untuk mempererat persatuan masyarakat pendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY sebagai bagian keistimewaan Yogyakarta.

 Ketidakjelasan nasib Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat masyarakat semakin kecewa dengan kepemimpinan nasional Indonesia.

Bahkan, kondisi terburuk jika pemerintah pusat tak juga memberikan tuntutan atas keistimewaan Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan Yogyakarta melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Itu keputusan detik-detik terakhir. Kalau pemerintah tidak mau memperhatikan sejarah lagi, itu risiko dan kami akan bersikap," kata GBPH Prabukusumo usai menghadiri Apel Siaga Rakyat Yogyakarta Pro Penetapan di Alun-alun Puro Pakualam, Minggu (25/3/2012).

Prabukusumo juga yakin, Yogyakarta tetap akan dapat bertahan kalau harus lepas dari NKRI. Meski hanya memiliki sumber daya alam sedikit, tapi Yogyakarta punya sumber daya lain yang bisa menaungi seluruh rakyat.

"Itu suatu konsekuensi. Saya punya keyakinan Yogyakarta mampu," tegas Prabukusumo.

Ia juga mengatakan, mendiang ayahnya, Sultan Hamengku Buwono IX, merupakan orang yang membuka perdagangan Indonesia-Jepang. Ratusan triliun rupiah investasi Jepang masuk ke Indonesia sejak saat itu.

"Kalau Ngarso Dalem (Sultan Hamengku Buwono X) berkenan dan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat, pasti Jepang akan memberikan bantuan," ungkap dia.

Sementara, Ketua Sekber Keistimewaan DIY, Widihasto, mengatakan, rakyat DIY tak akan mundur sejengkal pun untuk terus memperjuangkan keistimewaan dengan penetapan.

"Kami meminta masyarakat untuk melakukan pemboikotan, sabotase, dan pembangkangan sipil terhadap semua mekanisme pemilihan yang dipaksakan pemerintah pusat," ajak Hasto.

http://regional.kompas.com