Jakarta Koalisi parlemen yang digagas Demokrat dengan merangkul Gerindra dan Hanura dikritik parpol setgab koalisi. Golkar menilai koalisi parlemen hanya bentuk ketakutan Demokrat karena tak mampu mengamankan kebijakan pemerintah di DPR.
"(Koalisi parlemen) itu urusan Demokrat, bukan wilayah Golkar karena mereka yang berkepentingan. Hanya kesannya kok paranoid ya? Dasar pemikirannya apa?" ujar Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin dalam pesan singkatnya, Jumat (13/4/2012).
Golkar menyarankan agar Setgab kembali menyolidkan anggota koalisi bukan malah menggalang koalisi baru dengan menggandeng partai luar koalisi di parlemen.
"Lebih baik mensolidkan kembali yang sudah ada, toh dekat-dekat ke Pemilu, pasti koalisi akan berubah lagi. Pastinya akan ada yang keluar dan masuk, namun saat ini rasanya terlalu terburu-buru (membentuk koalisi parlemen)," tuturnya.
Seperti diketahui, gagasan koalisi parlemen bermula dari kesepakatan atas RUU Pemilu. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan partainya mengakomodir keinginan partai menengah khususnya mengenai ambang batas parlemen.
Demokrat pun langsung menyodorkan draf kontrak koalisi kepada Gerindra dan Hanura. Sutan menyebut koalisi parlemen ini untuk mengamankan keputusan politik di DPR bila ada anggota koalisi yang berseberangan sikap.
Namun niat baik Demokrat tidak mendapat respons positif. Baik Gerindra dan Hanura bersepakat menolak menandatangani kontrak koalisi parlemen. Alasannya keduanya tidak ingin tersandera dengan keharusan mendukung program pemerintah yang berbeda dengan garis partai.
(fdn/nrl)
"(Koalisi parlemen) itu urusan Demokrat, bukan wilayah Golkar karena mereka yang berkepentingan. Hanya kesannya kok paranoid ya? Dasar pemikirannya apa?" ujar Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin dalam pesan singkatnya, Jumat (13/4/2012).
Golkar menyarankan agar Setgab kembali menyolidkan anggota koalisi bukan malah menggalang koalisi baru dengan menggandeng partai luar koalisi di parlemen.
"Lebih baik mensolidkan kembali yang sudah ada, toh dekat-dekat ke Pemilu, pasti koalisi akan berubah lagi. Pastinya akan ada yang keluar dan masuk, namun saat ini rasanya terlalu terburu-buru (membentuk koalisi parlemen)," tuturnya.
Seperti diketahui, gagasan koalisi parlemen bermula dari kesepakatan atas RUU Pemilu. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan partainya mengakomodir keinginan partai menengah khususnya mengenai ambang batas parlemen.
Demokrat pun langsung menyodorkan draf kontrak koalisi kepada Gerindra dan Hanura. Sutan menyebut koalisi parlemen ini untuk mengamankan keputusan politik di DPR bila ada anggota koalisi yang berseberangan sikap.
Namun niat baik Demokrat tidak mendapat respons positif. Baik Gerindra dan Hanura bersepakat menolak menandatangani kontrak koalisi parlemen. Alasannya keduanya tidak ingin tersandera dengan keharusan mendukung program pemerintah yang berbeda dengan garis partai.
(fdn/nrl)
Baca Juga
- Berangkat ke Afsel, Anggota Komisi I DPR Boyong Keluarga
- 11 Anggota Komisi I DPR Terbang Ke Afrika Selatan Sore Ini
- Hanura Sepakat Kawal Kebijakan Pemerintah Pro Rakyat di DPR
- Gerindra Siap Amankan Kebijakan Pemerintah di DPR, Tak Mau Kursi Menteri
- Fraksi Golkar: DPR Tak Libur Tapi Temui Konstituen di Daerah
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar