Ketua Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor mengatakan sewaktu bertemu dengan Komisi I DPR R, pihaknya meminta adanya jaminan keamanan (perlindungan) bagi wartawan yang lakukan liputan di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Selain kami (wartawan) diminta pandangan tentang kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, UP4B dan dialog damai Jakarta-Papua. Kami juga minta jaminan atau perlindungan wartawan yang ada di Jayapura dan Papua umumnya selama melakukan tugas peliputan," kata Mambor ketika dihubungi ANTARA Jayapura, Minggu.
Menurut dia berbagai kasus kekerasan seperti pengancaman, pemukulan, penganiayaan hingga pembunuhan sering menimpa kaum jurnalis/wartawan yang ada di Tanah Papua, apa lagi hingga kini tak satupun dari kasus tersebut mendapat jawaban yang baik dan pasti dari aparat yang berwajib.
Seperti pemukulan yang dialami oleh Wartawan TVOne, Jorsul Satuan pada Kamis (7/6) saat mengambil gambar situasi di Abepura terkait maraknya aksi teror penembakan di Kota Jayapura.
Wartawan TVOne tersebut dipukul oleh dua orang tak dikenal, dan kasus tersebut telah dilaporkan kepada aparat setempat.
Lalu pengancaman sejumlah wartawan di Kepulauan Yapen, Manokwari, Sorong dan juga belum terungkapnya pembunuhan wartawan Adriansyah Matrais di Merauke pada beberapa tahun lalu.
"Nah berbagai kasus ini saja sudah menunjukan lemahnya perlindungan terhadap wartawan di Indonesia, khususnya di Papua," katanya.
Pemimpin Tabloidjubi.com itu juga mencontohkan hal itu juga dirasakaan saat Komisi I DPR RI meminta pandangan tentang kondisi kekinian di Jayapura dan Papua, yang mana pihaknya merasakan jika memberikan pandangan ada rasa tidak nyaman dan merasa terancam jika ada pernyataan dari kaum "kuli tinta" terkait kondisi di Papua.
"Pada pertemuan Jumat (8/6) malam itu kami rasa waktu tidak cukup, tidak nyaman dan akhirnya kita keliling Kota bersama rombongan Komisi I DPR RI melihat situasi ibu kota provinsi Papua di waktu malam," katanya seraya menambahkan diduga sejumlah wartawan di wilayah itu telah disusupi oleh intelijen baik itu dari TNI, POLRI atau institusi lainnya.
Mambor juga meminta agar Komisi I DPR RI bisa memperjuangkan suatu produk hukum yang lebih memproteksi wartawan terutama yang ada di Papua.
Secara terpisah, Meutya Hafid, mantan reporter Metro TV, dan anggota Komisi I DPR RI yang sempat menjadi korban penculikan pada saat melakukan liputan di Irak, mengatakan tugas seorang jurnalis adalah mencari dan menyampaikan berita dan bukannya menjadi objek berita.
"Sikap yang salah jika seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalis menempatkan dirinya ke dalam risiko yang tidak perlu, karena hal itu akan membuat sebuah realita batal diberitakan," katanya
Dia mengatakan, meliput di daerah konflik terjadi ketakutan itu adalah hal wajar karena meliput daerah konflik tugasnya sangat berat. Untuk selamat saja susah apalagi ada tekanan dan pembatasan yang terlalu ketat.
"Kami akan mencoba menyampaikan kepada aparat penegak hukum untuk melindungi wartawan, bahkan kalau perlu didukung fungsi dan tugasnya karena itu juga untuk masyarakat, bukan malah membatasi," ujar Meutya.
Seperti yang diwartakan sebelumnya Komisi I DPR RI mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke Papua untuk merespon dinamika sosial dan keamanan di provinsi itu yang semakin mengkhawatirkan.
Adapun nama-nama rombongan komisi I DPR RI yang ke Kota Jayapura, Papua antara lain Mahfud Sidiq, Roy Suryo, Yoris Raweyai, Salim Mengga, Muetya Hafid, Tri Tamtomo dan sejumlah staf sekretariat. (ANT)
"Selain kami (wartawan) diminta pandangan tentang kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, UP4B dan dialog damai Jakarta-Papua. Kami juga minta jaminan atau perlindungan wartawan yang ada di Jayapura dan Papua umumnya selama melakukan tugas peliputan," kata Mambor ketika dihubungi ANTARA Jayapura, Minggu.
Menurut dia berbagai kasus kekerasan seperti pengancaman, pemukulan, penganiayaan hingga pembunuhan sering menimpa kaum jurnalis/wartawan yang ada di Tanah Papua, apa lagi hingga kini tak satupun dari kasus tersebut mendapat jawaban yang baik dan pasti dari aparat yang berwajib.
Seperti pemukulan yang dialami oleh Wartawan TVOne, Jorsul Satuan pada Kamis (7/6) saat mengambil gambar situasi di Abepura terkait maraknya aksi teror penembakan di Kota Jayapura.
Wartawan TVOne tersebut dipukul oleh dua orang tak dikenal, dan kasus tersebut telah dilaporkan kepada aparat setempat.
Lalu pengancaman sejumlah wartawan di Kepulauan Yapen, Manokwari, Sorong dan juga belum terungkapnya pembunuhan wartawan Adriansyah Matrais di Merauke pada beberapa tahun lalu.
"Nah berbagai kasus ini saja sudah menunjukan lemahnya perlindungan terhadap wartawan di Indonesia, khususnya di Papua," katanya.
Pemimpin Tabloidjubi.com itu juga mencontohkan hal itu juga dirasakaan saat Komisi I DPR RI meminta pandangan tentang kondisi kekinian di Jayapura dan Papua, yang mana pihaknya merasakan jika memberikan pandangan ada rasa tidak nyaman dan merasa terancam jika ada pernyataan dari kaum "kuli tinta" terkait kondisi di Papua.
"Pada pertemuan Jumat (8/6) malam itu kami rasa waktu tidak cukup, tidak nyaman dan akhirnya kita keliling Kota bersama rombongan Komisi I DPR RI melihat situasi ibu kota provinsi Papua di waktu malam," katanya seraya menambahkan diduga sejumlah wartawan di wilayah itu telah disusupi oleh intelijen baik itu dari TNI, POLRI atau institusi lainnya.
Mambor juga meminta agar Komisi I DPR RI bisa memperjuangkan suatu produk hukum yang lebih memproteksi wartawan terutama yang ada di Papua.
Secara terpisah, Meutya Hafid, mantan reporter Metro TV, dan anggota Komisi I DPR RI yang sempat menjadi korban penculikan pada saat melakukan liputan di Irak, mengatakan tugas seorang jurnalis adalah mencari dan menyampaikan berita dan bukannya menjadi objek berita.
"Sikap yang salah jika seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalis menempatkan dirinya ke dalam risiko yang tidak perlu, karena hal itu akan membuat sebuah realita batal diberitakan," katanya
Dia mengatakan, meliput di daerah konflik terjadi ketakutan itu adalah hal wajar karena meliput daerah konflik tugasnya sangat berat. Untuk selamat saja susah apalagi ada tekanan dan pembatasan yang terlalu ketat.
"Kami akan mencoba menyampaikan kepada aparat penegak hukum untuk melindungi wartawan, bahkan kalau perlu didukung fungsi dan tugasnya karena itu juga untuk masyarakat, bukan malah membatasi," ujar Meutya.
Seperti yang diwartakan sebelumnya Komisi I DPR RI mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke Papua untuk merespon dinamika sosial dan keamanan di provinsi itu yang semakin mengkhawatirkan.
Adapun nama-nama rombongan komisi I DPR RI yang ke Kota Jayapura, Papua antara lain Mahfud Sidiq, Roy Suryo, Yoris Raweyai, Salim Mengga, Muetya Hafid, Tri Tamtomo dan sejumlah staf sekretariat. (ANT)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar