Merokok, Pakai BlackBerry, Cabut KJP-nya

TRIBUNNEWS/HERUDINSiswa SMA Yappenda Tanjung Priok Jakarta Utara menunjukkan kartu Jakarta Pintar, usai diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Sabtu (1/12/2012). Tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta membagikan kartu Jakarta Pintar kepada 3.046 Siswa SMA dan SMK, yang bisa langsung dipergunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengevaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar permintaan membuat Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) tidak membeludak. Dia meminta semua pihak, termasuk guru dan siswa, mengawasi alokasi anggaran yang diterima murid penerima KJP.
"Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk mendapatkan KJP. Sebetulnya, kami nanti akan evaluasi lebih dalam lagi. Kalau merokok ketahuan, kita langsung cabut KJP-nya dan kalau pakai BlackBerry Dakota kita cabut juga KJP-nya," ujar Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (18/3/2013).
Menurut Basuki, siapa pun bisa melaporkannya. Misalnya, teman melaporkannya ke guru atau ke media lainnya. Pemprov DKI, kata Basuki, rencananya akan membuka situs web tidak hanya di sekolah, tetapi juga di semua fasilitas pelayanan publik agar semua warga Jakarta dapat membuat segala macam pelaporan.
"Jadi, meskipun ada SKTM, namun ada laporan dari teman-temannya, mereka belum tentu mendapat KJP. Karena ada beberapa pertimbangan untuk menerima KJP," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengatakan bahwa pengawasan KJP dimulai dari tingkat yang terkecil, yaitu ketua RT dan ketua RW. Pengawasan RT dan RW agar ketua RT dan RW dapat menyeleksi warganya yang membutuhkan KJP.
Setelah itu, pengawasan oleh guru dan kepala sekolah yang juga ikut menyeleksi siswa mana yang berhak mendapatkan KJP. Orang tua, menurut Taufik, juga berperan besar agar dapat mengawasi anak-anak mereka untuk tidak menyalahgunakan uang yang ada di dalam KJP tersebut.
"Kalau ada yang seperti ini disampaikan secara terbuka, kalau sampai ada yang salah, lakukan secara terbuka. Harus fair, harus obyektif, semua mendapat kesempatan yang sama, semua juga punya hak sama untuk mengawasi, ini uang dari masyarakat dan warga. Masyarakat juga harus bisa mengawasinya," kata Taufik.



s