Apa kehebatan Nazaruddin, sampai-sampai formatur hasil Munas Partai Demokrat Bandung, menunjuknya sebagai bendahara umum? Loyalitasnya belum teruji, mengingat pada Pemilu 2004 dia adalah calon anggota legeslatif dari Partai Persatuan Pembangunan.
Nazaruddin masih bau kencur, belum paham seluk beluk dunia politik. Catatan aktivismenya juga tidak jelas. Mungkin tidak harus sementereng Anas Urbaningrung, yang mantan Ketua Umum PB HMI, tetapi paling tidak jejak keormasan pemuda-mahasiswa, mesti jelas. Pengusaha hebat? Tidak juga, karena kalangan dunia usaha tidak mengenalinya.
Kelebihan Nazaruddin adalah kehebatannya dalam menggalang dana. Setidaknya itu dibuktikan ketika dia berhasil menggalang dana untuk kampanye Anas yang sedang running ketua umum partai. Dalih ini pula yang diyakinkan anggota formatur kepada Anas untuk mengangkatnya menjadi bendahara umum.
Partai memang butuh orang-orang seperti Nazaruddin, pandai menggalang dana. Partai tidak mungkin hidup tanpa uang, mulai urusan administrasi, kampanye sampai lobi-lobi, butuh uang. Dana harus digalang dari berbagai sumber, karena partai gagal menarik iuran dari anggota. Bagaimana anggota mau membayar iuran, wong mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari partai?
Di situlah pentingnya keahlian Nazaruddin. Apalagi Partai Demkorat tidak memiliki pengusaha kaya, macam Aburizal Bakrie di Golkar, atau Arifin Panigoro di PDIP (dulu). Namun 'lahan ekonomi' untuk dikelola Nazaruddin terbentang luas. Sebab Partai Demokat tidak hanya menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR, tetapi juga memiliki presiden.
Nazaruddin bisa memainkan perannya sebagai pengumpul dana di tengah proses pembahasan anggaran di DPR. Nazaruddin bisa menawarkan konsesi politik kepada pengusaha yang butuh perlindungan hukum, jaminan keselamatan, izin usaha, maupun perumusan kebijakan yang menguntungkan. Nazarudin bisa membantu memenangkan tender-tender proyek pemerintah.
Tentu saja Nazaruddin tidak sendirian, dia tidak memonopoli pemanfaatan pengelolaan dana negara. Dia bukan satu-satunya penawar konsesi dan peretas jalan menang tender. Semua partai mempunyai orang-orang macam Nazaruddin. Mereka berkeliaran di tempat-tempat strategis pengambilan kebijakan, dan tempat-tempat basah lalu-lalang uang.
Ya, karena pengambilan kebijakan dan pengelolaan dana negara ini dikuasai oleh orang-orang partai. Mereka duduk di lingkungan legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota), mereka juga mengusai jabatan eksekutif (presiden, menteri, gubernur dan bupati/walikota).
Jika pun banyak gubernur dan bupati/walikota bukan orang partai, namun sesungguhnya mereka dikendalikan orang partai. Mereka tidak mungkin menjadi kepala daerah kalau tidak dicalonkan oleh partai politik. Mereka memang sudah 'beli putus' berkas pencalonan, tetapi ketika mereka terpilih, mereka terpaksa kerjasama dengan orang partai yang duduk di DPRD.
Kalau begitu, kasihan dong sama PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura, yang tidak terlibat duduk di eksekutif. Mereka pasti tidak mendapat jatah. Mereka sulit ikut memanfaatkan pengelolaan dana negara. Mereka tidak punya sesuatu yang ditawarkan sebagai konsesi politik, apalagi memenangkan tender pemerintah. Mereka pasti tidak bergelimang uang.
Ya itulah nasib partai yang tidak ikut dalam pemerintahan. Tetapi jangan salah, mereka tetap mendapat bagian. Paling tidak mereka dapat 'uang dengar' atau 'uang tutup mulut'.
Bagaimana tidak, proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan dana negara di DPR atau DPRD, mereka mengikutinya dengan baik. Mereka tahu bagaimana permainan dan siapa-siapa pemainnya. Mereka juga punya 'Nazaruddin-Nazarddin' untuk mengimbangai permainan Nazaruddin dari Partai Demokrat dan 'Nazaruddin-Nazaruddin' dari partai lain.
Tetapi mereka juga butuh uang. Dengan dalih, demi membiayai keuangan partai, dengan dalih demi menggalang dana kampanye, mereka pun bungkam terhadap praktik-praktik buruk yang disaksikannya. Mereka dibungkan dengan uang, mereka dapat bagian.
Di Negeri ini, bicara soal 'oposisi' hanya ada di alam pikiran Megawati. Jangankan anak buahnya, suami dan anaknya sendiri saja tidak bisa memahaminya. Bapak dan anak berkeras bergabung dalam pemerintahan demi mengeruk dana untuk partai. Meskipun dalam posisi yang sekarang ini partainya sesungguhnya juga dapat bagian. Hanya kurang banyak.
*) Didik Supriyanto adalah wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan redaksi detikcom.
(diks/vit)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar