Bisa Bergaji Rp4 Juta Sebulan

Solok - Singgalang Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, memiliki peluang untuk mendapatkan pemasukan asli nagari (PAN) jauh lebih besar daripada sekarang.  Bahkan walinagari bisa bergaji Rp4 juta/bulan, jika mampu mengelola kekayaan alam atau potensi yang ada secara baik. Kenyataannya penghasilan wali nagari Lolo sama saja dengan wali nagari lainnya. Karena itulah hal ini perlu dikaji dan dibahas bersama, di mana permasalahannya. “Pemerintahan nagari harus lebih kreatif sehingga bisa memanfaatkan potensi yang ada,” ujar Bupati Solok, Syamsu Rahim saat memberikan sambutan pada pelantikan Walinagari Lolo, Nofriadi, Selasa (5/7). Nofriadi menggantikan Aldimes Rosya, yang sebelumnya menjadi PLT Walinagari karena walinagari sebelumnya mengundurkan diri. Pemerintahan nagari diharapkan bisa memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, sehingga bisa mendapatkan pendapatan untuk pembangunan nagari. Peluang mendapatkan dana masuk, jelas Syamsu Rahim, terbuka lebar karena di Lolo ada tujuh perusahaan tambang yang sedang beroperasi. Tujuh perusahaan tambang yang beroperasi, tentu bisa mendatangkan penghasilan tambahan bagi nagari, yang nantinya dimanfaatkan untuk pembangunan nagari. Namun hingga sekarang belum terlihat manfaat langsung terhadap kemajuan nagari. Karena itulah hal ini perlu dikaji lebih mendalam. “Pemerintahan nagari bersama KAN, dan BMN diharapkan duduk bersama membahas persoalan ini,” jelas Syamsu Rahim. Jika semua elemen yang ada di nagari bisa bersatu padu dalam membangun, diyakini Lolo semakin maju dan lebih baik. Namun jika pemuka masyarakat dan organisasi yang ada justru terpecah belah, sulit untuk melaksanakan pembangunan. Karena itulah, MTTS ini perlu dilaksa nakan secara teratur. Jika perlu buatkan Peraturan Nagari (Perna) tentang MTTS agar terjadwal dengan baik. Syamsu Rahim berharap pemerintahan nagari dan semua elemen yang ada di nagari bisa memfasilitasi masuknya investor ke nagari ini. Janga sampai terhalang penanaman modal tersebut. Namun harus tetap diawasi. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan lebih efektif daripada hanya diawasi oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Bupati juga mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan. PBB ini bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. PBB yang dibayar akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan. “Jika PBB lancar, dana pusat juga akan mengalir dengan lancar,” ujarnya. Karena itulah ia berharap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB agar pembangunan di nagari juga semakin meningkat. (403)