Padang
Padang adalah ibukota Sumatra Barat. Semua orang mengetahui hal itu. Akhir-akhir ini banyak persoalan di Kota Padang, semua orang juga tahu. Seluruh warga Padang, umumnya masyarakat Sumatra Barat pasti menginginkan Kota Padang rancak layaknya kota-kota lain di Indonesia. Karena Padang merupakan etalase bagi Sumatra Barat. Bagaimana wisatawan akan mau berkunjung ke berbagai objek wisata di Sumbar kalau Padang bersilemak. Memekik benarlah kabupaten/kota di daerah ini mempromosikan pariwisatanya, kalau Padang tidak tertata dengan baik, pasti akan mempengaruhi animo dan selera wisatawan. Rencananya mau berlama-lama di daerah ini, bisa diperpendek kunjungan mereka. Adalah pascagempa 30 September 2009 lalu, kondisi Kota Padang benar-benar semrawut. Tidak hanya Pasar Raya sebagai pusat perbelanjaan tradisional terbesar di Sumbar, berbagai sudut kota terlihat awut-awutan. Kantor-kantor pemerintah berpencar di mana-mana. Terakhir, muncul rencana besar untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan Aie Pacah. DPRD Kota Padang telah setuju. Begitu juga dengan gubernur Sumbar pun tak masalah baginya. Lokasi yang dibidik adalah Terminal Regional Bingkuang di Aie Pacah. Selama ini, terminal itu tidak berfungsi efektif. Lalu, akankah mulus menjadikan terminal itu sebagai areal perkantoran Pemko Padang? Tidak semudah bicara. Ternyata sebelumnya di terminal itu ada investasi pihak ke-tiga sebesar Rp29,6 miliar. Jika kawasan itu dialihfungsikan sebagai pusat perkantoran tentulah investasi pihak ke-tiga tersebut harus dikembalikan. Apalagi investasi sebanyak itu bukanlah investasi asal-asalan. Antara Pemko Padang dengan investor diikat oleh surat-surat resmi dan itu tidak bisa dilangkahi begitu saja. Ujung-ujungnya nanti bisa berurusan dengan lembaga penegak hukum. Kita tentu tidak mau pemerintah Kota Padang direpotkan oleh urusan-urusan hukum, karena bisa mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tidak ada bersinggungan dengan lembaga penegak hukum, sudah begini juga amburadulnya kondisi Padang. Oleh karena itu, pembangunan pusat pemerintahan Kota Padang di Aie Pacah haruslah bersih, sebersih-bersihnya. Jangan lagi bersilemak seperti beberapa pembangunan yang telah berlalu. Umpamanya pembangunan jalur evakuasi Alai-By Pass yang sampai sekarang masih bersilemak, pembangunan kembali Pasar Raya yang juga masih bersilemak. Bahkan, diprediksi pembangunan By Pass dua jalur nantinya juga akan menemui persoalan-persoalan terkait ganti rugi bangunan penduduk. Nah, kita tentu tidak ingin hal serupa juga muncul pada pembangunan pusat pemerintahan. Justru itu, diharapkan kalangan eksekutif-legislatif serengkuh dayung dalam membangun kota ini. Jangan lagi dininabobokkan warga dengan wacana dan rencana, tapi mari realisasikan. Biar sedikit asalkan bernas. Lebih dari itu, semua warga kota hendaklah mendukung segala jenis pembangunan. Jangan lagi ada kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan. Jika memang ada riak atau bintik-bintiknya, sebaiknya dibicarakan bersama-sama. Mari duduk satu meja. Tidak ada kusut yang tidak selesai, keruh yang tidak terjernihkan jika dilakukan secara bersama-sama dengan itikat yang baik tentunya.(*) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar