Jakarta - Kepolisian menduduki ranking nomor satu sebagai institusi hukum yang paling banyak diadukan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Dari 5 ribuan aduan yang masuk selama 2011, tercatat polisi mencatat angka 1.367 pengaduan.
"Selanjutnya pengadilan sebanyak 1.296 pengaduan, kejaksaan sebanyak 720 pengaduan, pemda (provinsi, kabupaten/kota) dan DPRD sebanyak 460 pengaduan, BPN sebanyak 271 pengaduan, dan perusahaan (BUMN & Swasta) sebanyak 211 pengaduan," jelas anggota Satgas PMH, Mas Achmad Santosa, Kamis (29/12/2011)
Pria yang akrab disapa Ota ini menjelaskan namun data tersebut tidak sama sekali mencerminkan bahwa 6 instansi tersebut yang paling banyak praktik mafia hukumnya.
"Karena tidak semua pengaduan mengandung unsur terjadinya praktek mafia hukum," terang Ota.
Khusus untuk Kejagung, hasil pengaduan itu pun sudah disampaikan ke Jaksa Agung Basrief Arief. Respons Jaksa Agung pun cukup baik saat ditemui Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto, Denny Indrayana, Yunus Husein, dan juga Mas Achmad Santosa.
"Dari 720 pengaduan terkait kejaksaan, telah ditindaklanjuti melalui surat kepada Jaksa Agung dan beberapa Kejaksaan Tinggi, sebanyak total 51 surat. Pihak kejaksaan telah memberikan jawaban sebanyak 24 surat, sedangkan sisanya sebanyak 27 surat belum ada jawaban," terangnya.
Satgas juga menyerahkan daftar surat rekomendasi terkait penanganan dugaan praktik mafia hukum, yang sebelumnya juga telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada tanggapan.
"Dengan harapan, surat-surat tersebut mendapat perhatian prioritas dari Jaksa Agung. Satgas juga berharap segala pemberantasan mafia hukum di Kejaksaan RI dapat terus dijalankan," jelasnya.
(ndr/vit)detikNews
"Selanjutnya pengadilan sebanyak 1.296 pengaduan, kejaksaan sebanyak 720 pengaduan, pemda (provinsi, kabupaten/kota) dan DPRD sebanyak 460 pengaduan, BPN sebanyak 271 pengaduan, dan perusahaan (BUMN & Swasta) sebanyak 211 pengaduan," jelas anggota Satgas PMH, Mas Achmad Santosa, Kamis (29/12/2011)
Pria yang akrab disapa Ota ini menjelaskan namun data tersebut tidak sama sekali mencerminkan bahwa 6 instansi tersebut yang paling banyak praktik mafia hukumnya.
"Karena tidak semua pengaduan mengandung unsur terjadinya praktek mafia hukum," terang Ota.
Khusus untuk Kejagung, hasil pengaduan itu pun sudah disampaikan ke Jaksa Agung Basrief Arief. Respons Jaksa Agung pun cukup baik saat ditemui Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto, Denny Indrayana, Yunus Husein, dan juga Mas Achmad Santosa.
"Dari 720 pengaduan terkait kejaksaan, telah ditindaklanjuti melalui surat kepada Jaksa Agung dan beberapa Kejaksaan Tinggi, sebanyak total 51 surat. Pihak kejaksaan telah memberikan jawaban sebanyak 24 surat, sedangkan sisanya sebanyak 27 surat belum ada jawaban," terangnya.
Satgas juga menyerahkan daftar surat rekomendasi terkait penanganan dugaan praktik mafia hukum, yang sebelumnya juga telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada tanggapan.
"Dengan harapan, surat-surat tersebut mendapat perhatian prioritas dari Jaksa Agung. Satgas juga berharap segala pemberantasan mafia hukum di Kejaksaan RI dapat terus dijalankan," jelasnya.
(ndr/vit)detikNews
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar