ShutterstockIlustrasiADDIS ABABA, Pemerintah Etiopia menggusur paksa puluhan ribu warga dari kampung halaman mereka. Sebabnya, lahan tersebut hendak disewakan ke pihak asing yang akan melakukan investasi, dan mengakibatkan para penduduk sengsara dan sebagian mengalami kelaparan.
Demikian terungkap dalam laporan Human Rights Watch (HRW), Selasa (17/1/2012), di Addis Ababa, Etiopia.
Negara ”Tanduk Afrika” ini, julukan bagi Etiopia, telah menyewakan tiga juta hektar lahan, lebih kurang seluas Belgia, ke perusahaan asing. Lahan lain seluas 2,1 juta hektar juga akan disiapkan untuk investor asing.
PBB telah menyatakan kekhawatiran yang terus berkembang akhir-akhir ini seiring dengan tindakan China dan negara-negara Arab membeli lahan di Afrika dan Asia. Tujuan pemakaian lahan itu adalah untuk mengamankan kebutuhan pangan. Namun, langkah ini sering dilakukan dengan mengorbankan kepentingan warga lokal.
HRW mengatakan, 1,5 juta warga tergusur dari kampung halaman mereka. HRW menambahkan, ini adalah kasus terbaru penggusuran yang sudah berlangsung lama. Hal ini dituangkan dalam laporan HRW berjudul Ethiopia: Forced Relocations Bring Hunger, Hardship.
”Pemerintah Etiopia berdasarkan program pedesaan sedang memaksa 70.000 warga asli dari kawasan Gambella di Etiopia barat untuk pindah ke desa-desa baru yang tidak memiliki pangan memadai, tidak memiliki layanan kesehatan, dan pendidikan,” demikian antara lain isi laporan HRW, yang mengutip pernyataan dari 100 warga.
”Babak pertama penggusuran justru terjadi saat warga menghadapi situasi menjelang panen. Kegagalan pemerintah menyediakan bantuan pangan telah menyebabkan wabah kelaparan endemik,” demikian lanjutan laporan HRW.
Pemerintah membantah
Para pejabat Pemerintah Etiopia membantah tuduhan itu. Pemerintah berkelit dengan mengatakan bahwa lahan yang disewakan pada pihak asing adalah lahan yang tidak berpenghuni dan lahan yang tidak digunakan.
Pemerintah juga mengatakan sedang menjalankan program penempatan kembali warga dari daerah terpencil ke lahan yang lebih subur.
”Pihak HRW telah menyampaikan tuduhan yang salah soal program dan memunculkan citra bahwa program itu tidak populer dan justru menghasilkan banyak persoalan,” kata juru bicara pemerintahan, Bereket Simon.
”Tidak ada bukti untuk mendukung pernyataan HRW. Program ini berlangsung dengan persiapan penuh dan juga dengan mengikutsertakan partisipasi para pemimpin pemerintahan daerah,” kata Simon.
Pemerintah Etiopia mengatakan, perhatian utama di balik penyewaan lahan luas itu adalah demi meraih transfer teknologi. Tujuan lain adalah mendongkrak produksi di negara yang kerap kali dihadapkan pada musim kemarau parah dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, laporan HRW juga menambahkan, pemerintah telah menggunakan tenaga aparat keamanan untuk menggusur paksa para warga tersebut.
(AFP/REUTERS/MON) http://internasional.kompas.com
Demikian terungkap dalam laporan Human Rights Watch (HRW), Selasa (17/1/2012), di Addis Ababa, Etiopia.
Negara ”Tanduk Afrika” ini, julukan bagi Etiopia, telah menyewakan tiga juta hektar lahan, lebih kurang seluas Belgia, ke perusahaan asing. Lahan lain seluas 2,1 juta hektar juga akan disiapkan untuk investor asing.
PBB telah menyatakan kekhawatiran yang terus berkembang akhir-akhir ini seiring dengan tindakan China dan negara-negara Arab membeli lahan di Afrika dan Asia. Tujuan pemakaian lahan itu adalah untuk mengamankan kebutuhan pangan. Namun, langkah ini sering dilakukan dengan mengorbankan kepentingan warga lokal.
HRW mengatakan, 1,5 juta warga tergusur dari kampung halaman mereka. HRW menambahkan, ini adalah kasus terbaru penggusuran yang sudah berlangsung lama. Hal ini dituangkan dalam laporan HRW berjudul Ethiopia: Forced Relocations Bring Hunger, Hardship.
”Pemerintah Etiopia berdasarkan program pedesaan sedang memaksa 70.000 warga asli dari kawasan Gambella di Etiopia barat untuk pindah ke desa-desa baru yang tidak memiliki pangan memadai, tidak memiliki layanan kesehatan, dan pendidikan,” demikian antara lain isi laporan HRW, yang mengutip pernyataan dari 100 warga.
”Babak pertama penggusuran justru terjadi saat warga menghadapi situasi menjelang panen. Kegagalan pemerintah menyediakan bantuan pangan telah menyebabkan wabah kelaparan endemik,” demikian lanjutan laporan HRW.
Pemerintah membantah
Para pejabat Pemerintah Etiopia membantah tuduhan itu. Pemerintah berkelit dengan mengatakan bahwa lahan yang disewakan pada pihak asing adalah lahan yang tidak berpenghuni dan lahan yang tidak digunakan.
Pemerintah juga mengatakan sedang menjalankan program penempatan kembali warga dari daerah terpencil ke lahan yang lebih subur.
”Pihak HRW telah menyampaikan tuduhan yang salah soal program dan memunculkan citra bahwa program itu tidak populer dan justru menghasilkan banyak persoalan,” kata juru bicara pemerintahan, Bereket Simon.
”Tidak ada bukti untuk mendukung pernyataan HRW. Program ini berlangsung dengan persiapan penuh dan juga dengan mengikutsertakan partisipasi para pemimpin pemerintahan daerah,” kata Simon.
Pemerintah Etiopia mengatakan, perhatian utama di balik penyewaan lahan luas itu adalah demi meraih transfer teknologi. Tujuan lain adalah mendongkrak produksi di negara yang kerap kali dihadapkan pada musim kemarau parah dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, laporan HRW juga menambahkan, pemerintah telah menggunakan tenaga aparat keamanan untuk menggusur paksa para warga tersebut.
(AFP/REUTERS/MON) http://internasional.kompas.com
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar