GP Ansor: Tak Cukup Minta Maaf, Pecat Sutan!

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

 GP Ansor menuntut DPP Partai Demokrat memberikan hukuman kepada politisinya, Sutan Bhatoegana. Sutan dalam sebuah diskusi pada pekan lalu mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Permintaan maaf yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak cukup. Sekretaris GP Ansor wilayah DKI Jakarta, Abdul Azis, mengatakan bahwa warga Nahdliyin sudah telanjur sakit hati dengan pernyataan Sutan yang mengatakan bahwa Gus Dur, Presiden ke-3 RI, terlibat skandal korupsi Bulog dan Bruneigate.


"Kita meminta pimpinan DPP Demokrat untuk memberikan sanksi tegas kepada Sutan. Sanksi itu yaitu pecat Sutan," kata Abdul Aziz di Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Menurutnya, pernyataan Sutan sama sekali tidak bermutu dan tidak mendidik. Sutan dinilai tidak mengerti sejarah masa pemerintahan Gus Dur. Pernyataan Sutan, terangnya, patut dicurigai sebagai bentuk pengalihan isu atas permasalahan yang kini sedang menjerat Demokrat.

"Jangan lempar batu sembunyi tangan, yang korupsi siapa," katanya.

Ia menegaskan, GP Ansor meminta Sutan untuk meminta maaf secara resmi dalam waktu dua kali 24 jam. Permintaan maaf itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan Nahdliyin. Permintaan maaf, terangnya, tidak cukup hanya kepada keluarga Gus Dur. Sebab persoalannya bukan hanya sebatas pada Gus Dur, tetapi sudah menyinggung sepak terjang Gus Dur sebagai bapak bangsa dan pluralisme.

"Kalau Sutan tidak mau meminta maaf, maka kami akan menyuruh semua anggota Ansor untuk tidak memilih Partai Demokrat di 2014," ungkapnya.

Menanggapi permintaan maaf yang sudah disampaikan Anas, menurut Aziz, hal itu tak bisa dianggap mewakili Sutan. "Tidak ada hubungan dengan Anas. Ini pernyataan Sutan sehingga dia yang harus meminta maaf," katanya.

Sebelumnya, dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November lalu, Sutan menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi Bulog dan Bruneigate. Hal itu dianggap menyakiti hati rakyat Indonesia, terutama warga Nahdliyin. Akibatnya, ratusan mahasiswa di Malang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Malang (Unisma) pun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (26/11/2012).

Massa menuntut Sutan meminta maaf terhadap kaum Nahdliyin dan rakyat Indonesia, serta mencabut pernyataan yang sudah menyebar ke publik itu. Jika tidak, maka massa mengancam akan melaporkan Sutan ke penegak hukum atas tuduhan pencemaran nama baik. Pada Selasa ini, GP Ansor juga melakukan unjuk rasa di depan DPP Partai Demokrat. Mereka meminta Sutan dipecat. Jika hal itu tidak segera dipenuhi, maka Ansor tidak segan akan meluruk rumah Sutan dan mengumpulkan massa yang lebih besar.

Berita terkait