PKS DAN DEMOKRAT KEHILANGAN 1 MENTERI

PEROMBAKAN KABINET DIUMUMKAN

Tujuh menteri hasil reshuffle yang diumumkan Presiden SBY tadi malam adalah wajah baru setelah menggusur tujuh nama lama. Demokrat dan PKS kehilangan satu menterinya.

JAKARTA, HALUAN — Rombak ka­binet kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi satu kursi Menteri asal PKS. Tapi agar ‘imbang’ maka kursi menteri asal Demokrat juga dikurangi satu. “Ini semata-mata untuk mewadahi kaum profesional yang tidak berasal dari partai politik. Kaum profesional untuk meningkatkan efek­tifitas Kabinet Indonesia Bersatu II,” kata SBY saat mengumumkan anggota kabinet barunya kemarin malam.

Pos menteri untuk PKS berkurang dari empat menjadi tiga dengan ditariknya kader PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Dari Partai Demokrat, dua kader yang ditarik adalah Darwin Zahedy Saleh dan Freddy Numberi dan satu kader baru masuk kabinet yakni Amir Syamsud­din. Sementara dari kalangan profe­sional yang masuk ke dalam kabinet ada­lah Beerth Kambuaya sebagai Men­teri Lingkungan Hidup dan Dah­lan Iskan sebagai Menteri BUMN.

Nama Fadel Muhammad yang ikut digusur dari barisan KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) justru baru muncul di injury time. Banyak kalangan kaget ketika Fadel diganti dengan Cicip. Dari keterangan yang dihimpun Haluan menyebutkan bahwa Cikeas masih akan mem­pertahankan Fadel tapi rupanya ia dikalahkan dalam internal Partai Golkar sendiri. Bahkan sehari sebelumnya sudah dilansir oleh pers kalau Aburizal Bakrie masih men­dukung Fadel. “Tapi kemudian kala­ngan elit partai menghendaki Cicit yang dimajukan,” ujar sebuah sumber.

Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Tenaga Kerja dan Trans­migrasi Muhaimin masih tetap menjadi bagian dari Kabinet Indo­nesia Bersatu II hasil reshuffle. Mereka bahkan masih tetap men­duduki posisinya masing-masing.

Seperti diketahui, Andi Malla­rangeng ikut terseret kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games XXVI di Kemenpora. Bebe­rapa kali ia sudah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa menjadi saksi. Begitu juga dengan Menteri Muhai­min yang terseret dugaan suap proyek PPIDT di Kemenakertrans. Muhai­min juga telah diperiksa KPK, meski masih berstatus sebagai saksi.

Dalam kabinet hasil penataan ini terdapat tujuh wajah baru. Mereka adalah Amir Syamsuddin yang me­nempati posisi Menteri Hukum dan HAM, Syarif Cicip Sutardjo sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan,  Azwar Abubakar ditun­juk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, Djan Faridz sebagai Menteri Perumahan Rakyat meng­gantikan Manoarfa, Dahlan Iskan yang diangkat menjadi Menteri BUMN, Balthazar Kambuaya seba­gai Menteri Lingkungan Hidup, dan Letjen TNI Marciano Norman yang ditunjuk menjadi Kepala Badan Iintelijen Negara (BIN) meng­gantikan Sutanto.

Sementara itu beberapa menteri bergeser tempat. Mereka adalah Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup kini pindah ke pos Menristek, Kepala BKPM Gita Wirjawan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu yang bergeser ke posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian yang ditempati Mari Pangestu ini semula bernama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan menterinya Jero Wacik.

Jero Wacik sendiri menjadi Menteri ESDM, menggantikan Darwin Zahedy Saleh. Kemudian, EE Mangindaan yang semula Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi kini ditugaskan sebagai Menteri Perhu­bungan, pos yang semula ditempati Freddy Numberi.

Selain itu pergeseran atau tukar tempat, Presiden SBY juga menam­bahkan fungsi pada dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Nasio­nal menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedang­kan Ke­menbudpar menjadi Kemen­terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hasil penataan juga mem­perli­hatkan terdapat dua pos menteri dari partai politik yang berkurang. Pengu­rangan tersebut terjadi pada pos menteri yang ditemati Partai Demo­krat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Kabinet hasil reshuffle ini akan dilantik pada Rabu (19/10) pagi ini. Pada kesempatan itu Presiden akan menyampaikan kebijakan mengenai prioritas, sasaran, dan agenda-agenda khusus untuk dijalan­kan oleh kabinet dan Presiden.

Sementara itu, dari lima menteri yang berasal dari Sumbar, hanya Patrialis Akbar yang terdepak dari Menteri Hukum dan HAM (Men­kum­ham), sementara empat menteri lainnya berada di posisi aman.

Sebelumnya, Patrialis Akbar sempat menerima rapor merah saat evaluasi 100 hari kerja. Namun belum bisa dipastikan apakah ini penyebab utama posisi Patrialis Akbar digantikan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin sebagai Menteri Menhumkam yang baru.

“Ini untuk memajukan lagi dunia hukum dan memajukan reformasi dalam hukum, serta sejumlah masa­lah di bidang hukum dan HAM. Saya yakin masyarakat menginginkan tegaknya hukum dan HAM,” kata Presiden SBY.

Sementara itu, Menteri Komu­nikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring selamat dan aman dari posisi jabatannya. Padahal sebelumnya, Tifatul juga sempat menerima rapor merah dan sempat diterpa isu akan diresuffle. Namun isu itu tak terbukti setelah Presiden SBY memastikan perubahan menteri kabinetnya tadi malam.

Kontraversi proyek e-KTP juga tidak menggoyahkan posisi Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Posisi aman juga dialami oleh menteri asal Sumbar lainnya, seperti Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar dan Menneg Perancaraan Pembangunan Nasional/Ketua Bap­penas Armida Alisyahbana.

Namun Sumando Minang, Mus­tafa Abubakar yang beristrikan orang Solok juga terdepak dari Menteri Negara BUMN dan digant­i­kan oleh Dahlan Iskan, yang sebelumnya menjabat Dirut PLN.

Presiden SBY mengatakan, reshuffle bertujuan untuk mening­katkan kinerja dan efektivitas kabinet. Presiden mempertimbangkan lima faktor dalam melalukan penataan kabinet ini, yang intinya menem­patkan orang yang tepat serta kebu­tuhan organisasi untuk melakukan akselerasi tiga tahun mendatang.

“Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa tujuan dari penataan kembali Kabinet Indonesia Bersatu II ini tak lain adalah untuk mening­katkan kinerja dan efektivitas kabinet, sekaligus untuk menyukseskan pen­capaian sasaran-sasaran pemba­ngunan tiga tahun mendatang, di tengah tantangan dan permasalahan yang makin kompleks dan berat,” ujar SBY.

Presiden menjelaskan, terdapat lima hal yang menjadi dasar dan pertimbangannya dalam melak­sanakan reshuffle, yaitu hasil evaluasi kinerja dan integritas, faktor the right man in the right place, kebutuhan organisasi, masukan dan aspirasi masyarakat luas, dan faktor persatuan dalam kemajemukan.

“Proses reshuffle ini berjalan sistemik dan akuntabel, dalam arti kami rencanakan dengan baik dan kami pun mempertimbangkan berbagai faktor. Jadi bukan RBT atau rencana bangun tidur,” ujar Presiden. (h/wan)