Kapolda Papua, Irjen Bigman Lumban Tobing (http://papua.polri.go.id)
Seakan tak ada damai di Bumi Papua. Kekerasan demi kekerasan terjadi beruntun di sejumlah titik di Puncak Jaya, Mimika, dan Jayapura: demo berdarah, penembakan Kapolsek Mulia, penyerangan pos Brimob, rusuh pembubaran Kongres Papua III, dan lagi-lagi, penembakan misterius di area PT Freeport Indonesia.
Anggota kepolisian harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap dan mengejar pelaku. Tapi di sisi lain, aparat juga jadi sasaran kritik. Terutama terkait tindakan represif yang dilakukan untuk membubarkan para demonstran PT Freepot, juga peserta Kongres Papua III yang sampai memakan korban jiwa. Belum lagi soal tudingan adanya dana pengamanan dari Freeport yang nilainya cukup fantastis, US$14 juta.
Kepada kontributor VIVAnews.com di Papua, Banjir Ambarita yang menemuinya di kantornya, Senin 31 Oktober 2011, Kapolda Inspektur Jenderal Bigman Lumban Tobing mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di Papua, tentu saja dari kaca mata aparat keamanan.
Menurut Kapolda, yang membuat rusuh di Papua adalah kelompok kriminal. Ia juga berpendapat, status Siaga I belum layak ditetapkan di Bumi Cendrawasih. “Secara umum jika dilihat dari kejahatan konvensional, Polda Papua termasuk aman di bandingkan Polda lain di Indonesia,” kata dia.
Berikut petikan wawancara dengan Kapolda Papua.
Banyak insiden terjadi di Papua, dari soal keamanan di Puncak Jaya, demo Freeport yang sampai makan korban jiwa, juga ancaman penembakan beruntun. Menurut Anda, bagaimana situasi keamanan Papua saat ini? Pantaskah diberlakukan Siaga 1?
Secara umum situasi Papua aman kondusif dan terkendali, memang ada gangguan tapi itu hanya di beberapa tempat saja, seperti di Puncak Jaya dan areal tambang Freeport, serta di Kota Jayapura. Polisi sebenarnya lebih menyebut mereka kelompok sipil bersenjata atau kriminal bersenjata bukan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Aktivitas mereka masih ada terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, tapi sifatnya sporadis atau hit and run. Siaga satu diberlakuan hanya di Puncak Jaya, sedangkan daerah lain tidak. Dan yang pasti dalam beberapa hari ini situasi di Puncak Jaya juga sudah aman kondusif.
Apa saja ancaman keamanan yang terjadi di Papua sebulan terakhir? Mana yang paling berat?
Ada sejumlah penembakan, mogok kerja, serta kegiatan makar. Namun Polisi lebih memprioritaskan pengungkapan penembakan misterius yang terjadi di areal Freeport dan Puncak Jaya -- yakni penembakan terhadap Kapolsek Mulia. Para pelaku masih diburu. Tapi secara umum jika dilihat dari kejahatan konvensional, Polda Papua termasuk aman dibandingkan Polda lain di Indonesia. Sementara persoalan mogok kerja, itu hanya antara manajemen dan karyawan Freeport, sementara Polisi hanya bertugas menjaga agar jalannya aksi mogok tertib dan tidak anarkis.
Mengapa selalu ada gangguan keamanan di Papua? Bagaimana pengawasannya? Bagaimana pembagian peran antara TNI dan Polri?
Gangguan keamanan bukan hanya terjadi di Papua tapi juga daerah lain, di Jawa ada gangguan teroris dan kejahatan lainnya. Di Papua ada gangguan dari kelompok sipil bersenjata. Jika mengacu pada UU, Polisi bertanggung jawab atas situasi Kamtibmas, dan Polisi sudah berupaya meminimalisir gangguan tersebut, dengan melakukan berbagai upaya serta langkah yang preventif, namun perlu diketahui, luas Papua 3,5 lebih luas dari Pulau Jawa, dan kondisi geografisnya sangat sulit, ini menjadi kendala utama dalam menangani persoalan yang ada.
Memang jumlah anggota Polri di Papua 14.000 ribu personil, sudah ideal sesuai ketentuan PBB, yakni 1 berbanding 300. Tapi sulitnya geografi, di mana, secara umum setiap wilayah harus ditempuh dengan pesawat, menjadi kendala dalam menangani suatu permasalahan. Berbeda dengan Jawa, dari satu daerah dengan daerah bisa ditempuh darat, sehingga sangat mudah dalam pengawasan.
Mengenai peran sudah sangat jelas, Polisi untuk menjaga keamanan dalam negeri sedangkan TNI untuk pertahanan keamanan. Tapi di Papua, Polri, TNI dan Pemerintah memiliki sinergitas, apabila menghadapi situasi gangguan ketahanan nasional, TNI juga akan dilibatkan dan itu sudah menjadi kesepakatan. Namun, sejauh masih bisa ditangani, Polri akan menangani sendiri.
Baru-baru ini, Kapolsek Puncak Jaya ditembak, kemudian pos Brimob diserang. Menurut Anda, apakah aparat keamanan sudah dijadikan target pihak tak bertanggungjawab?
Target kelompok sipil bersenjata bukan hanya aparat keamanan semata, tapi juga warga sipil. Kebetulan saja penembakan baru-baru ini korbannya Kapolsek. Namun, sebelum-sebelumnya aparat TNI juga pernah menjadi korban. Dan yang jelas mereka sangat meresahkan.
Kepala Badan Intelijen Negara mengatakan, apa yang terjadi di Papua adalah kriminal murni , pendapat Anda?
Sangat setuju dengan pernyataan kepala BIN, bahwa para pelaku adalah kriminal bersenjata, sebab selain menembak mereka juga merampok, seperti yang terjadi di Puncak Jaya, mereka merampok mobil pengangkut bahan makanan.
Bagaimana peran intelijen di Papua menurut Anda?
Intelijen Polda Papua sudah bekerja maksimal, sudah membuat perkiraan-perkiraan atau prediksi intelijen apa yang akan terjadi. Namun, jika ada korban yang jatuh dalam penanganan sesuatu masalah, itu ekses atau risiko di lapangan. Yang jelas penanganannya sudah sesuai prosedur yang ditetapkan, termasuk dalam Kongres Rakyat Papua III.
OPM selalu dituding menjadi salah satu pelaku kekerasan di Papua, menurut pemetaan Polri, ada berapa kelompok? Wilayah operasi mereka di mana saja? Setelah kematian Kelly Kwalik, siapa yang jadi pentolan OPM?
Polisi tidak melakukan pemantauan terhadap OPM, tapi kalau kelompok sipil bersenjata ya. Mereka ada beberapa kelompok, di Paniai dipimpin Tadius Yogi, di Puncak Jaya di Pimpin Goliat Tabuni, di Jayapura yakni pelaku penyerangan di Kampung Nafri ada Danny Kogoya, dan di Timika ada kelompok baru yang diduga dipimpin Deny Kwalik.
Terkait pembubaran demo Freeport di Terminal Gorong-gorong dan pembubaran Kongres Papua III, kritik dilancarkan pada polisi yang dianggap mengedepankan tindakan represif. Bagaimana tanggapan Anda?
Polisi sudah bertindak sesuai protap, tapi dinamika lapangan kemudian ada korban yang jatuh. Saat itu Polisi juga bukan membubarkan kongres tapi menangkap para pelaku yang diduga keras bertindak makar karena mendeklarasikan sebuah negara. Perlu diluruskan, saat kongres berlangsung, Polisi berada di luar arena kongres. Ketika bubar, baru Polisi berupaya menangkap aktor intelektualnya.
Dan saat itu Polisi juga sudah sangat toleran, di mana, hari pertama Kongres, mereka membentangkan bendera separatis OPM, tapi Polisi belum menindaknya. Nah kemudian mereka mendeklarasikan sebuah negara, Polisi tentu tidak tinggal diam, tapi itupun dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hal yang sama juga terjadi dalam penanganan kasus demo karyawan Freeport, mereka sudah bertindak anarkis ya terpaksa Polisi menghalau, itupun sesuai dengan ketentuan-ketentuan, seperti jika terpaksa menembak, ya dengan peluru hampa atau karet dan tujuannya melumpuhkan. .
Apakah sudah dilakukan audit atau pemeriksaan terhadap anggota Polri terkait demo Freeport dan pembubaran kongres? Adakah yang diberi sanksi?
Ada sejumlah anggota yang diperiksa Propam baik itu waktu terjadinya tindakan anarkis demo karyawan Freeport maupun Kongres Rakyat Papua. Mereka diperiksa terkait jatuhnya korban jiwa dan saat ini masih proses pemeriksaan, jika memang terbukti menyalahi prosedur tentu akan diberikan sanksi.
Kontras mengungkap ada anggota masyarakat yang hilang pasca pembubaran kongres. Tanggapan Anda?
Yang ada adalah korban jiwa, tapi sejauh ini kami belum mendapat data ada yang hilang. Kalaupun ada, akan kami selidiki.
Mengapa penembakan selalu terjadi di Freeport? Apa sebenarnya akar permasalahannya?
Ini yang masih menjadi pekerjaan Polri menyelidiki serangkaian penembakan misterius di areal Freeport. Bahkan, Polri sampai mendatangkan tim dari Mabes Polri untuk membantu melakukan penyelidikan. Tentu kalau sudah mengetahui pelaku, Polisi akan mengetahui juga motif atau akar permasalahan.
Ramai pemberitaan adanya dana keamanan dari Freeport sebesar US$14 juta yang juga diterima Polri. Benarkah demikian?
Polisi hanya menggunakan biaya operasi dari dana APBN. Jadi Polda tidak benar terima uang pengamanan dari Freeport.
(Laporan: Banjir Ambarita| Papua, eh)
• VIVAnews
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar