UNTUNG FREEPORT MELEBIHI APBN

EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM

Keuntungan PT Freeport Indonesia sangat besar, bahkan melebihi APBN yang berjumlah Rp1.292,9 triliun. Pemerintah hanya memperosleh royalti dari perusahaan tambang Amerika itu, 1 persen. Padahal dalam aturan baru harusnya 3,75 persen.

JAKARTA, — Keuntungan yang didapat oleh PT Freeport Indonesia pertahunnya bisa mencapai ribuan triliun rupiah melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.  Namun apa yang telah dikembalikan untuk Papua, Timika atau Indonesia secara keseluruhan?

“Karena itu, Muhammadiyah secara tegas, menolak adanya eksp­loitasi pihak asing atas sumber daya alam Indonesia di Papua,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di kantornya, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).

Din menegaskan, pernyataannya ini didasari oleh data yang valid.

Menurutnya, keuntungan yang didapat Freeport dari penambangan di Timika, Papua terlampau besar dan tidak sedikitpun yang didapatkan oleh masyarakat Papua.

Mengenai persoalan antara PT Freeport dan karyawannya, kata dia, merupakan persoalan lama. Oleh karena itu, ini saatnya untuk penataan ulang dan dinegosiasikan kembali.

“Kita tidak menolak investasi asing. Tetapi janganlah investor asing itu hanya mengeksploitasi sumber daya alam kita, dengan semena-mena untuk kepentingan diri sendiri dan sebesar-besarnya tanpa memberikan kemanfaatan,” ujar Din Syamsuddin.

Terhadap kondisi ini, Din memin­ta pemerintah untuk mempertim­bangkan penataan ulang kontrak-kontrak karya di Papua serta dila­kukan­nya uji materi terhadap undang-undang pertambangan yang ada.

“Kita desak untuk ada penataan kembali terhadap kontrak karya-kontrak karya. Janganlah kita bertekuk lutut pada kapitalisme global,” tuturnya.

Selain itu, Din juga meminta agar aparat keamanan seperti Kepolisian dan TNI untuk senantiasa berpihak kepada rakyat.

“Janganlah kemudian, Polri khususnya, dengan senjata yang dibeli dengan uang rakyat, tapi justru kemudian mengorbankan rakyat. Jadi perlu dilakukan pendekatan persuasif. Tidak masanya lagi pendekatan keamanan yang bersifat militeristik,” tandasnya.

Hanya 1 Persen

Sampai saat ini bagian royalti emas Freeport yang dibagi ke pemerintah Indonesia cuma 1% meskipun dalam aturan baru harus­nya 3,75%.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan kontrak Freeport dengan pemerintah Indonesia sifatnya nail down dalam arti tidak mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berubah.

Karena itu sampai saat ini Freeport masih membayar royalti emas 1% sejak kontrak dibuat tahun 1967. Meskipun pemerintah telah membuat PP 45/2003 yang menetap­kan setiap perusahaan tambang harus membayar royalti emas 3,75%.

“Maka itu sekarang sedang direnegosiasi, karena kontraknya itu sejak tahun 1967. Tapi dasar kita adalah PP 45 (untuk renegosiasi),” ujar Thamrin ketika ditemui di Hotel Shangri-La pada acara acara Pameran Produksi Dalam Negeri Pendukung Usaha Pertambangan, Jakarta, Rabu (2/11).

Thamrin mengatakan kontrak karya Freeport dengan pemerintah Indonesia menentukan royalti yang dibayarkan kepada pemerintah untuk emas adalah 1% atas penjualan, perak 1% atas penjualan, dan tembaga 3,5% atas penjualan. Sedangkan dalam PP 45/2003 untuk pembayaran royalti untuk emas adalah 3,75%, perak 3,25%, dan tembaga 4%.

Kata Thamrin, beberapa kontrak karya pertambangan yang bersifat nail down ini sedang diincar pem­e­rin­tah untuk dilakukan renegosiasi demi meningkatkan keuntungan bagi negara.

Mengaku Kritis

Namun demikian, PT Freeport Indonesia mengumumkan kondisi force majeure tambangnya di Papua karena kisruh demonstrasi karyawan yang membuatnya tak bisa mengolah hasil tambang. Kondisi ini turut membuat pemerintah rugi.

Thamrin Sihite mengatakan sejak status force majeure diberlakukan 22 Oktober 2011 lalu, produksi bijih logam Freeport di Papua diperki­rakan hanya tersisa 5%.

Ini karena kondisi lapangan Freeport terhenti total. Pipa distri­b­u­si konsentrat emas, perak, atau tembaga dirusak dan sehingga pro­duk­si tidak berlanjut. Hanya kegiatan penambangan bijih yang berjalan, namun produksinya diperkirakan mengalami penurunan.

“Itu kan bijih yang dihasilkan mencapai 230 ribu ton per hari dalam kondisi normal. Sekarang tersisa 5% dari 230 ribu ton. Hal ini kan diakibatkan produksi konsen­trat berhenti, pipanya kan dipotong, mile-nya tidak berfungsi. Sekarang masih menunggu negosiasi gaji antara buruh dan Freeport,” katanya.

Terhadap penurunan pendapatan yang di setor kepada negara juga aki­batnya menurun. “Pokoknya ada potensi kerugian negara, saya lupa angkanya. Harus dihitung-hitung,” ungkapnya.

“Dulu masih ada produksi, tapi sekarang konsentrat distop. Kan produksi bijih harus diolah dan menjadi konsentrat, nanti itu diekspor. Berapa kerugian negaranya harus tergantung harian,” lanjut Thamrin.

Meski demikian, Thamrin menga­takan tetap ada pasokan yang masih tersisa di pihak Freeport untuk dipasok ke pabrik pengolahan (smelter) dalam negeri di PT Smel­ting Gresik.

“Khusus pembeli saat ini mereka sudah ada stok konsentrat. Tapi saat ini tidak bisa diekspor, Freeport umumkan force majeure ke pembeli­nya. Tapi masih ada stok dipriori­taskan ke Smelter di Gresik. Itu masih berjalan,” katanya.

Dirinya berharap agar kisruh di Freeport bisa segera terhenti. Sehingga produksi normal dapat berjalan seperti biasa.

“Kita masih menunggu pihak mereka menyelesaikan permasalahan gaji di sana,” tukas Thamrin.

Seperti diketahui, saat ini kisruh pemogokkan karyawan Freeport yang menuntut kenaikan gaji belum tuntas. Akibatnya pun berbuntut panjang, dari turunnya produksi hingga berhentinya produksi konsentrat. Sehingga terpaksa perusahaan yang sering menuai kontroversi tersebut mendeklarasikan force majeure.

Pihak Freeport sebelumnya sempat menyampaikan, dampak kerugian terhadap setoran ke negara akibat hal ini mencapai US$ 8 juta sehari. Sedangkan kerugian pihaknya mencapai US$ 18 juta sehari.

Pejabat Mewah

Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Komarudin Hidayat berbagai konflik di Papua bisa jadi dikarenakan Papua memili­ki kekayaan alam yang sangat mewah namun rakyatnya hidup kurang sejahtera.

Komaruddin mengatakan, kurang sejahteranya masyarakat Papua karena banyaknya pejabat yang seharusnya mengurus Papua, namun lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta. Dengan begitu, warga yang jadi korban.

“Diduga ada kemandekan penya­lu­ran (anggaran) sebab diduga memang ada pejabat-pejabat lokal yang lebih suka tinggal di Jakarta daripada di Papua,” katanya.

Kabar lainnya yang berhembus kencang akhir-akhir ini, soal tudi­ngan bisnis keamanan yang dilakukan Polri dengan Freeport Indonesia. Politisi PKB Lily Wahid menyatakan TNI/Polri menerima setoran hingga US$ 14 juta dari Freeport. Kemudian, dugaan tersebut dikuatkan oleh temuan Kontras yang menyebut tiap anggota Polri memperoleh honor hingga Rp1,2 juta/ bulan.

Menanggapi tudingan itu, Pang­lima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak mengetahui adanya dana dari Freeport sebesar US$ 14 juta untuk personel TNI di Papua. Agus menyebutkan, jika dana itu resmi, pihaknya akan memahaminya.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang saku.  “Kalau misalnya ada bantuan dari salah satu yang kita lakukan kegiatan pengamanan tentu­nya itu adalah bagian dari seperti uang saku,” ujar Kapolri.

Persuasif

Aksi blokade akses jalan menuju perusahan pertambangan PT Free­port sudah berlangsung selama satu bulan. Polri sendiri masih mela­kukan upaya persuasif dan belum ada upaya pembubaran paksa terhadap massa pengunjuk rasa di Timika, Papua, tersebut.

“Belum ada rencana pembu­baran paksa, masih negosiasi terus,” ujar Kabag Penum Polri Kombes Boy Rafli Amar, Rabu (2/11).

Boy mengatakan pihaknya menge­depankan upaya dialog persuasif kepada para pekerja dan berupaya memberikan pemahaman bahwa kegiatan menutup jalan merupakan bentuk tindakan anarki karena mengganggu kepentingan umum.

Belakangan kondisi keamanan di Papua kembali memprihatikan menyusul berbagai peristiwa penem­ba­kan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Beberapa dari korban merupakan karyawan PT Freeport Indonesia. (sal/ant/dtn/dtf) HALUAN