LIMAPULUH KOTA, Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota, belum serius dilakukan, sehingga terkesan masih setengah hati. Selain itu, pendataan warga miskin diduga belum begitu akurat, sehingga jumlah masyarakat miskin di kabu paten ini, dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.
Informasi yang dikumpulkan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Limapuluh Kota, menunjukkan tahun 2008 warga miskin tercatat berjumlah 12,937 kepala keluarga (KK). Sedangkan tahun 2010 dan tahun 2011, jumlahnya meningkat menjadi 17.817 KK. Tahun 2012, hasil pendataan langsung pemberdayaan sosial, calon penerima raskin bulan Juni-Desember depan, menjadi 34. 040 kepala keluarga.
Kepala Bidang Bajansos, Afdal, didampingi Kasi Pengelola Sumber Dana Sosial, Armansyah, dalam percakapan dengan Haluan di kantornya jalan Sukarno-Hatta Payakumbuh, kemarin, mengakui tingginya angka pertumbuhan warga miskin yang hampir mencapai dua kali lipat dari tahun 2010 dan 2011 lalu.
Menurut dia, berbagai program bantuan pemerintah pusat sudah diluncurkan. Kabupaten Limapuluh Kota, tahun ini memperoleh 267,255 kg raskin, dengan harga Rp1.600 per kg. Jumlah sasaran penerima sebanyak 17.817 KK. Harga itu belum termasuk biaya angkut ke nagari. Bisa-bisa warga miskin membeli beras Rp2000 per kg di nagari yang jauh dari kantor camat bersangkutan.
Selain raskin, juga diluncurkan program asuransi kesejahteraan sosial dengan sasaran tenaga formal dan non formal berpenghasilan rendah karena berbagai halangan. Bantuan diberikan melalui kelembagaan dengan nilai Rp30 juta, dalam bentuk asuransi Rp20 juta dan Kube sebesarRp10 juta, ulasnya.
Tahun 2012, bantuan itu diperoleh KSU Tani Murni Limbanang, Kecamatan Suliki. Kemudian KSU Berkat Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dan Karang Taruna Tunas Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Masing- masing lembaga menaggulangi 200 orang. Pengentasan kemiskinan juga ada di masing-masing SKPD di jajaran Pemkab Limapuluh Kota.
Kepala Bappeda Limapuluh Kota, Novian Burano sebelumnya menyebut, prioritas penaggulangan kemiskinan di Limapuluh Kota, terkait dengan banyak agenda pembangunan, seperti ekonomi kerakyatan, sektor riil, pembangunan lingkungan sosial, masyarakat cinta pendidikan, infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.
Dikatakan, peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah ini juga diprioritaskan. Hal itu sudah tertuang dalam Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Limapuluh Kota 2010-12015. (h/zkf)
http://www.harianhaluan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar