Tingkat Korupsi Naik, RI 'Jawara' di Asia

Mural anti korupsi

 BERLIN -- Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sepertinya membutuhkan usaha yang lebih keras. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012.

Tingkat korupsi tersebut merupakan laporan hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Dari situs resmi TI, Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32 dari 0 yang terkorup. Sementara angka 100 merupakan negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia.

Dalam survei 2012, nilai indikator korupsi yang dipakai TI berbeda dari 2011. Pada 2011, TI menentukan indeks korupsi berdasarkan penilaian 0-10 di mana 10 merupakan negara terbersih dan 0 merupakan negara yang terkorup. Negara yang disurvei pada 2012 juga berkurang dari sebelumnya 183 negara menjadi 176 negara.

Peringkat korupsi Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat korupsi Malaysia berada di peringkat 54 dengan nilai 49. Adapun, Thailand dan Filipina menduduki peringkat negara terkorup di posisi masing-masing 88 dan 105.

Singapura menjadi negara Asia dengan tingkat korupsi paling baik. Tingkat korupsi Singapura berada di posisi 5, mengalahkan negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang yang masing-masing menduduki peringkat 80 dan 17.

Negara yang dinilai merupakan negara bersih dari korupsi yang menduduki peringkat tiga besar berturut-turut yakni Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Adapun negara dengan terkorup diduduki Afganistan, Korea Utara, dan Somalia. 

Lembaga internasional yang mengukur tingkat korupsi tersebut percaya adanya hubungan yang kuat antara kemiskinan, konflik, dengan tingkat korupsi. "Pemerintah harus menggintegrasikan upaya anti korupsi di seluruh pengambilan kebijakan publik, " ujar Kepala Transparansi Internasional, Huguetta Labell seperti dikutip BBC, Rabu (5/12).

Prioritas anti korupsi tersebut mencakup aturan yang lebih baik dalam negosiasi dan pembiayaan politik, anggaran publik, dan membuat kontrak proyek lebih transparan. "Dan juga harus membuat lembaga yang lebih akuntabel pada rakyat, " ujarnya.

sumber