Indonesia Masih Dikuasai Kartel Pangan

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Pedagang daging sapi 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa merombak tata niaga impor pangan nasional. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam siaran pers yang diterima KONTAN, Minggu (21/7/2013).

Menurut Natsir, pangan nasional tidak seimbang karena permintaan banyak sementara ketersediaannya kurang. Berdasarkan catatan Kadin, potensi kartel terdapat di enam komoditas strategis seperti daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung dan beras.

"Nilai kartel dari enam komoditas strategis ini mencapai Rp 11,34 triliun. Nilai potensi kartel ini belum termasuk dengan komoditaslainnya yang juga berpengaruh pada tata niaga pangan," kata Natsir melalui pernyataan tertulis yang diterima KONTAN pada Minggu (21/7).

Bila dirinci, kebutuhan daging sapi mencapai 340.000 ton, nilai kartelnya diperkirakan mencapai Rp 340 miliar. Untuk kebutuhan daging ayam 1,4 juta ton, nilai kartel mencapai Rp 1,4 triliun,komoditas gula kebutuhan 4,6 juta ton nilai kartel mencapai Rp 4,6 triliun.

Contoh lain adalah komoditas kedelai yang kebutuhannya mencapai 1,6 juta ton dengan nilai kartel sebesar Rp 1,6 triliun, jagung kebutuhan 2,2 juta ton nilai kartelnya mencapai Rp 2,2 triliun dan beras impor 1,2 juta ton kartelnya diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.

Natsir menyebutkan, gambaran seperti ini diakibatkan karena penataan manajemen pangan nasional yang sangat lemah dari aspek produksi, distribusi dan juga perdagangannya. Pengelolaan kebijakan pangan dinilai sangat sentralistik, dimana Kemendag, Kementan dan Kemenperin tidak ikhlas menyerahkan kebijakan tata niaga pangan ke pemerintah daerah.

"Kontrol DPR terhadap pangan ini juga lemah. Sehingga DPR perlu memberikan sanksi kepada Kementerian yang tidak dapat menjaga kenaikan pangan yang berdampak ke rakyat. Sanksinya bisa berupa pengurangan anggaran di Kementerian itu," imbau Natsir.

Selain itu, lanjut Natsir, tidak adanya logistik pangan ikut menyebabkan persoalan pangan nasional. Sehingga, setiap kebijakan yang dikeluarkan Kemendag dan Kementan cenderung  spekulatif, dan data pangan tidak bisa tepat dan akurat.

Karena itu, pihaknya berharap agar Menkoperekonomian merombak tata niaga pangan ke arah yang  tepat, terutama komoditas pangan yang strategis seperti gula komsumsi dan rafinasi yang perlu dibuka pabrik-pabrik baru, kedelai,  jagung, daging sapi, ayam, hingga bawang putih.

s