Subsidi Bagi Warga Miskin

Selama ini, mungkin hanya akrab perihal gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah maupun perusahaan swasta. Kini, digulirkan pula beras miskin (raskin) bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi. Di Sumbar, penerima raskin di Sumbar 257.438 RTS. Pembayaran raskin dilakukan secara cash and carry. Beras harus dibayar tunai Rp1.600/kilogram.  Pemberian beras miskin bagi warga kurang mampu, berarti subsidi kelangsungan hidup. Bila tiap rumah tangga sasaran (RTS) mendapatkan beras 15 kilogram dalam sebulan, berarti Rp24 ribu subsidi yang diberikan pada warga miskin. Tengok subsidi bagi orang kaya yang punya kendaraan. Tiap hari mereka membeli BBM lebih kurang Rp100 ribu atau minimal 20 liter. Tiap liter disubsidi lebih kurang Rp2 ribuan. Secara matematis sederhana, orang kaya disubsidi Rp40 ribu sehari. Bandingan dengan orang miskin yang mendapatkan Rp24 ribu sebulan! Orang yang mampu secara ekonomi, tak pernah merasa dirinya kaya. Mereka tanpa malu antre di SPBU membeli BBM bersubsidi. Pakai mobil mewah pula. Padahal, ada BBM yang tidak bersubsidi, namun mereka keberatan memakainya karena menilai harga mahal. Pemerintah jangan dulu berbusung dada dengan memberikan raskin ke-13. Sampai raskin ke-20 sekalipun, tetap saja belum menunjukkan kepedulian yang sesungguhnya pada warga miskin. Bila diibaratkan subsidi sebuah kue besar, hanya bagian tepi dan kecil pula bagi si miskin. Kita tetap saja memberikan apresiasi pada pemerintah yang memberikan perhatian pada rakyat miskin. Raskin ke-13 merupakan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Paling tidak, si miskin dapat sedikit tersenyum, karena tambahan bagi pengganjal perut di tengah makin mahalnya ongkos hidup. Pemberian raskin ke-13, tetap perlu dikritisi. Terlepas pemberian itu bagian dari politik pencitraan atau bukan, yang jelas pemberian raskin itu tetap saja menunjukkan penanggulangan kemiskinan yang setengah hati. Pengentasan kemiskinan tak bisa dilakukan secara parsial. Walaupun diberikan beras, itu baru sebatas kebutuhan pangan. Raskin juga tidak akan mampu mewujudkan kemandirian. Raskin merupakan solusi sementara, bukan berorientasi jangka panjang. Penanggulangan kemiskinan, haruslah ditempuh dengan jalan mencari akar persoalan. Kemiskinan dipicu oleh sulitnya mendapatkan penghasilan. Tidak punya pendapatan yang layak, berarti daya beli tidak ada. Oleh sebab itu, saatnya pemerintah menata kembali sistem pemberian subdisi di negeri ini. Triliunan rupiah dihabiskan untuk subdisi BBM. Penikmatnya, justru kalangan berpunya. Belum lagi subdisi listrik, yang mayoritas penikmatnya juga orang kaya. Mungkin akan lebih baik subsidi yang triliunan itu diberikan pada warga miskin. Kita tak mengharapkan pemerintah bagi-bagi uang. Tapi, membuka lapangan kerja dan industri yang mampu menyerap tenaga kerja. Pembukaan lapangan kerja itulah yang akan mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan. Mendirikan sebuah pabrik, mungkin biayanya tak semahal subsidi. Namun, belajar dari pengalaman, orang miskin yang seharusnya dibantu dengan jalan diberi kail, tetap saja terlupakan. (*)