KERUSUHAN DI BATAM MELUAS

POS POLISI DIBAKAR

BATAM,  Aksi buruh yang menuntut kenaikan upah, Kamis (24/11), tidak hanya berlangsung di area ruas jalan Engku Puteri depan Kantor Pemko Batam, Batam, Kepri. Tetapi kian memanas pascapembubaran paksa oleh aparat kepolisian, hingga akhirnya merusak pos-pos polisi yang berada di persimpangan.

Pantauan Haluan Kepri hingga petang kemarin, amuk massa buruh tidak puas hanya merusak fasilitas di kawasan Pemko Batam, namun berbagai fasilitas kepolisian seperti pos-pos polisi juga menjadi sasaran kekecewaan dan kebrutalan massa buruh. Massa juga melakukan pembakaran ban bekas tepat di tengah-tengah persimpangan.

Tampak pengrusakan pos polisi, dan pembakaran ban di Simpang Lampu Merah Gelael antara Sungaipanas dan Batam Centre, Simpang Jam juga Simpang Kabil menjadi sasaran kekecewaan para buruh.

Pantauan lainnya, saat pengrusakan fasilitas kepolisian di persimpangan, tidak ada satupun anggota polisi yang bertugas di kawasan tersebut, sehingga massa dengan mudah melakukan pengrusakan dan pembakaran ban di tengah-tengah persimpangan jalan.

Akibatnya jalur lalu-lintas di persimpangan lampu merah mendadak macet total. Arus lalu-lintas seperti tanpa arah, para pengguna jalan kebingu­ngan mengendarai kendaraan­nya karena ketakutan amuk massa yang semakin mem­brutal. “Aduh gimana neh kok bisa gini, ada bakar-bakaran di tengah jalan,” ucap Vina, pengendara Daihatsu Xenia di Simpang Jam, Baloi dengan mimik sangat ketakutan.

Sama hal nya dengan pe­ngen­dar di Simpang Lampu merah Sungaipanas, ruas jalanan di sekitar itu macet total. Pos polisi menjadi sasaran amuk massa juga terjadi pembakaran ban bekas. “Salah pemerintah juga yang tidak tegas, peme­rintah lebih berpihak pada pengusaha, kenapa upah buruh sangat rendah padahal kebu­tuhan hidup di Batam sangat tinggi, jadilah beginilah yang terjadi,” ujar Ahmad ditemui di Simpang Lampu Merah Seipanas.

Harus Tegas

Menyikapi terjadinya amuk massa buruh terkait tuntutan kenaikan upah UMK Batam, Penasehat DPD Partai Gerin­dra Provinsi Kepri angkat bicara. Saparudin Muda me­nya­takan dengan tegas Walikota Batam, Ahmad Dahlan harus tegas menyikapi hal ini. Peme­rintah harus memenuhi tuntu­tan dan keinginan para buruh.

“Walikota harus penuhi tuntutan mereka (buruh), saya pikir keinginan buruh meru­pakan hal yang wajar. Jadi dalam hal ini Ahmad Dahlan harus tegas dan bijaksana melihat persoalan yang terjadi, jika tidak segera disikapi degan baik akan menjadi kerusuhan yang men­jalar kemana-mana,” ujar pendiri Perpat Kota Ba­tam ini.

Kata Sapar lagi, keinginan kenaikan UMK yang diminta para buruh merupakan hal yang wajar dan layak mengingat kebutuhan layak hidup di kota ini sangat tinggi. Berbeda dengan kota lain, di Batam semuanya serba impor. Maka jika UMK tidak sesuai dengan KHL maka akan menimbulkan kesengsaraan bagi para buruh. Katanya lagi, bagaimanapun mereka (buruh) adalah aset, jadi harus dipedulikan kesejah­teraannya. “Semua pihak harus menyadari tuntutan ini, sehing­ga demi keamanan, ketentra­man dan kedamaian Kota Batam,” tandasnya. (hk/tea)