Yogyakarta - Indonesia perlu mewaspadai ledakan penduduk dikarenakan berdampak pada kualitas kehidupan manusia, kata kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief.
"Indonesia saat ini masih dalam posisi peringkat empat besar negara di dunia yang menyumbang jumlah penduduk terbesar," kata dia dalam seminar nasional tentang kesehatan reproduksi perempuan yang digagas `Aisyiyah di Yogyakarta, Kamis.
Dia mengatakan ledakan jumlah penduduk di Indonesia setiap 100 tahun naik lima kali lipat kerimbang 100 tahun sebelumnya.
"Pada Tahun 1900 jumlah penduduk mencapai 40 juta, sedangkan pada Tahun 2000 mencapaii 200 juta," katanya.
Dia mengatakan dengan kondisi Indonesia saat ini, pihaknya memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2100 mencapai satu miliar atau naik lima kali lipat ketimbang seratus tahun sebelumnya.
Menurut dia, ledakan jumlah penduduk di Indonesia akan berdampak pada kualitas kesehatan, lingkungan, dan ketersediaan pangan.
"Kalau jumlah penduduknya bertambah maka akan berdampak pada kebutuhan pangan yang besar. Indonesia bebannya akan semakin besar karena saat ini masih mengimpor beras," kata dia.
Sementara itu, untuk masalah kesehatan akan berdampak pada tingkat kematian ibu hamil dan beragam persoalan kesehatan, seperti kasus aborsi.
Ia mengatakan menekan jumlah penduduk perlu dilakukan untuk menghemart investasi pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti, pendidikan, kesehatan, gizi, nutrisi, sandang, dan perumahan.
Selain itu, jumlah penduduk yaang bisa ditekan juga akan menghemat biaya perawatan kesehatan saat kehamilan, kelahiran, perawatan bayi dan balita.
Dia mengatakan persoalan kesehatan selama ini menyangkut angka kematian ibu yang masih tinggi dan angka kematian balita.
"Kesehatan reproduksi selama ini menjadi bagian penting dari masalah kependudukan yang sulit diselesaikan," katanya.
Ia mengatakan untuk aspek lingkungan jumlah penduduk yang bisa ditekan akan mengurangi penyediaan perumahan dan air bersih.
Sementara itu, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Maarten Boef dalam kesempatan itu mengatakan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Ia mengatakan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda bekerja sama dengan Asia Foundation mendukung pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa kebidanan dari daerah terpencil.
"Mahasiswa yang memperoleh beasiswa dipersiapkan menjadi bidan-bidan di desa terpencil untuk memenuhi layanan kesehatan reproduksi perempuan. Mereka yang telah menyelesaikan studi di akademi milik asyiyah akan bekerja untuk masyarakat dan komunitasnya," katanya. (ANT)
"Indonesia saat ini masih dalam posisi peringkat empat besar negara di dunia yang menyumbang jumlah penduduk terbesar," kata dia dalam seminar nasional tentang kesehatan reproduksi perempuan yang digagas `Aisyiyah di Yogyakarta, Kamis.
Dia mengatakan ledakan jumlah penduduk di Indonesia setiap 100 tahun naik lima kali lipat kerimbang 100 tahun sebelumnya.
"Pada Tahun 1900 jumlah penduduk mencapai 40 juta, sedangkan pada Tahun 2000 mencapaii 200 juta," katanya.
Dia mengatakan dengan kondisi Indonesia saat ini, pihaknya memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2100 mencapai satu miliar atau naik lima kali lipat ketimbang seratus tahun sebelumnya.
Menurut dia, ledakan jumlah penduduk di Indonesia akan berdampak pada kualitas kesehatan, lingkungan, dan ketersediaan pangan.
"Kalau jumlah penduduknya bertambah maka akan berdampak pada kebutuhan pangan yang besar. Indonesia bebannya akan semakin besar karena saat ini masih mengimpor beras," kata dia.
Sementara itu, untuk masalah kesehatan akan berdampak pada tingkat kematian ibu hamil dan beragam persoalan kesehatan, seperti kasus aborsi.
Ia mengatakan menekan jumlah penduduk perlu dilakukan untuk menghemart investasi pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti, pendidikan, kesehatan, gizi, nutrisi, sandang, dan perumahan.
Selain itu, jumlah penduduk yaang bisa ditekan juga akan menghemat biaya perawatan kesehatan saat kehamilan, kelahiran, perawatan bayi dan balita.
Dia mengatakan persoalan kesehatan selama ini menyangkut angka kematian ibu yang masih tinggi dan angka kematian balita.
"Kesehatan reproduksi selama ini menjadi bagian penting dari masalah kependudukan yang sulit diselesaikan," katanya.
Ia mengatakan untuk aspek lingkungan jumlah penduduk yang bisa ditekan akan mengurangi penyediaan perumahan dan air bersih.
Sementara itu, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Maarten Boef dalam kesempatan itu mengatakan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Ia mengatakan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda bekerja sama dengan Asia Foundation mendukung pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa kebidanan dari daerah terpencil.
"Mahasiswa yang memperoleh beasiswa dipersiapkan menjadi bidan-bidan di desa terpencil untuk memenuhi layanan kesehatan reproduksi perempuan. Mereka yang telah menyelesaikan studi di akademi milik asyiyah akan bekerja untuk masyarakat dan komunitasnya," katanya. (ANT)
Editor: B Kunto Wibisono
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar