Lubuk Sikaping - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, membentuk tim untuk mengkaji standar harga padi petani di daerah setempat sebelum menjalankan program penyelamatan petani dari tengkulak melalui perusahaan daerah.
"Dari hasil pengkajian itu nanti, akan jelas berapa standar harga padi yang akan dibeli oleh PT Equator yang akan menjalankan program itu," kata Bupati Pasaman Benny Utama, Senin.
Menurut dia, saat ini petani di Pasaman masih banyak yang terjebak dalam sistem tengkulak, mereka terpaksa menjual hasil pertanian kepada induk semang (orang yang meminjamkan uang).
Akibatnya, ujar bupati, para petani menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang rendah.
"Bahkan saat ini sebagian dari petani ada yang hanya mendapatkan gaji rata-rata per harinya sebesar Rp5.000 saja," katanya.
Ke depan, kata bupati, melalui penyamaan harga padi yang akan dijalankan oleh perusahaan daerah itu, pemerintah mengupayakan agar petani bisa mendapatkan gaji sebesar rata-rata Rp60 ribu/hari.
"Sayang rasanya, kalau kerja petani tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan," ujar dia.
Bupati menambahkan, sebagai langkah awal untuk merealisasikan rencana menyelamatkan petani melalui program tersebut Pemkab Pasaman sudah menganggarkan sebesar Rp1 miliar pada tahun ini.
Dana itu menurut bupati, merupakan tahap percobaan dalam menjalankan program tersebut.
"Jika nanti ada kemajuan, kita akan upayakan penambahan modal dalam anggaran perubahan pada tahun ini mencapai Rp5 miliar," ujar bupati.
Dia mengatakan, kalau memang bisa mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan petani, dana Rp5 miliar untuk progaram itu tidak banyak.
"Apalagi sekitar 72 persen masyarakat Pasaman merupakan petani," kata dia.
Dengan direalisasikannya rencana itu, bupati berharap agar masyarakat setempat tidak lagi terjebak dengan hal yang dapat membuat mereka hidup dalam serba pas-pasan.
"Apalagi kalau sempat membuat mereka bertambah melarat," kata bupati. (IWY/Z002)
Editor: B Kunto Wibisono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar