PKS: Mau Usir dari Koalisi? Ingat Sejarah

Presiden SBY menyalami Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. (Antara/ Puspa Perwitasari)

Partai Kedilan Sejahtera (PKS) tidak ambil pusing jika dikeluarkan dari koalisi pemerintahan sebagai konsekuensi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS menyerahkan nasibnya di koalisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sudah disampaikan secara gamblang oleh Ketua Majelis Syuro, mengangkat atau memberhentikan menteri itu hak presiden. PKS siap berada di manapun, termasuk jika berada di luar koalisi," ujar legislator PKS, Mardani, saat berbincang dengan VIVAnews.com, Senin 2 April 2012 malam.

Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan partainya tak peduli dengan cibiran partai koalisi lainnya yang menganggap PKS sebagai pengkhianat koalisi. Yang jelas, kata dia, penolakan kenaikan harga BBM oleh PKS dilakukan karena membela rakyat. "Kami tidak menolak kenaikan harga BBM begitu saja, kami ada 3 opsi," ujar dia.

"Kalau dilihat dari risalah resmi paripurna, PKS yang punya usul menaikkan harga BBM dengan syarat ICP 20 persen dengan waktu 3 bulan."

Mardani menambahkan, partai-partai koalisi lainnya tak punya hak untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Sebab, PKS tidak berkoalisi dengan partai-partai tersebut. "Kami tidak berkoalisi dengan Demokrat, dengan PAN, dan lainnya. Kami berkoalisi dengan calon presiden saat itu, yaitu SBY," katanya.

Selain itu, lanjut dia, koalisi juga tak bisa serta merta mengeluarkan PKS. Sebab, PKS merupakan partai koalisi yang mengusung SBY dalam pemilihan presiden 2009 yang lalu. "Perlu ingat sejarah. Kami tidak hanya dalam pemilu 2009. Pada 2004, ketika partai Islam tidak ada yang mau dukung SBY, kami yang dukung," ujar Mardani.

Menurut Mardani, partainya tidak akan gegabah menyikapi desakan keluar koalisi ini. Sikap itu akand ibicarakan terlebih dulu oleh Majelis Syuro PKS. "Tidak bisa serta merta menarik menteri begitu saja. Kami tidak bisa keluar dari Majelis Syuro," ujar dia.

Sebelumnya, desakan PKS keluar dari koalisi menguat setelah partai ini menolak rencana kenaikan harga BBM. Partai Demokrat, sebagai penyokong utama SBY, menganggap PKS sebagai pembangkang. Demokrat ingin PKS segera keluar koalisi.
http://politik.vivanews.com/