Jakarta PKS kembali membelot dari Setgab Koalisi dan kali ini mereka berbeda sikap pada pembahasan APNP 2012. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta jangan ragu jika sikap PKS benar-benar sudah dipandang kelewat batas.
"SBY jangan ragu dan merasa tersandera. Keluarkan saja PKS. Keputusan ada di tangan SBY sepenuhnya," tutur pengamat politik dari UI Iberamsjah (1/4/2012).
Iberamsjah mengatakan, SBY memiliki kewenangan penuh karena Indonesia menganut sistem presiden sial. Seorang presiden, lanjutnya, tak perlu takut diintervensi oleh partai politik atau parlemen.
"Oleh karena itu SBY tidak perlu takut sama parpol," ujarnya.
Namun Iberamsjah mengingatkan, kewenangan untuk mendepak anggota partai koalisi ada di tangan SBY, bukan kader Demokrat. "Kader demokrat yang ada di Senayan jangan memanaskan suasana, ingat mereka tidak punya kewenangan," papar Iberamsjah.
Dalam sidang paripurna yang berakhir pada Sabtu (31/3) kemarin, dari 6 fraksi yang tergabung di setgab koalisi, hanya PKS yang terang-terangan menolak adanya pasal tambahan di UU APBNP 2012, yang artinya menolak kenaikan harga BBM dengan cara apapun. Sementara partai sisanya, setuju proposal kenaikan BBM, namun dengan syarat yang bervariasi.
(fjp/fjp)
"SBY jangan ragu dan merasa tersandera. Keluarkan saja PKS. Keputusan ada di tangan SBY sepenuhnya," tutur pengamat politik dari UI Iberamsjah (1/4/2012).
Iberamsjah mengatakan, SBY memiliki kewenangan penuh karena Indonesia menganut sistem presiden sial. Seorang presiden, lanjutnya, tak perlu takut diintervensi oleh partai politik atau parlemen.
"Oleh karena itu SBY tidak perlu takut sama parpol," ujarnya.
Namun Iberamsjah mengingatkan, kewenangan untuk mendepak anggota partai koalisi ada di tangan SBY, bukan kader Demokrat. "Kader demokrat yang ada di Senayan jangan memanaskan suasana, ingat mereka tidak punya kewenangan," papar Iberamsjah.
Dalam sidang paripurna yang berakhir pada Sabtu (31/3) kemarin, dari 6 fraksi yang tergabung di setgab koalisi, hanya PKS yang terang-terangan menolak adanya pasal tambahan di UU APBNP 2012, yang artinya menolak kenaikan harga BBM dengan cara apapun. Sementara partai sisanya, setuju proposal kenaikan BBM, namun dengan syarat yang bervariasi.
(fjp/fjp)
Baca Juga
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar