Belajar ke Padang Panjang-Sekolah Gratis

BAGI kepala daerah saat kampanye dulu, pendidikan gratis menjadi ‘senjata’ andalan untuk menarik simpati calon pemilih. Program pendidikan gratis merupakan ‘gula’ dan dijual habis-habiskan. Tak siang, tak malam, hingga ke warung kopi janji sekolah gratis disebarluaskan. Tapi setelah duduk di kursi eksekutif dan legislatif, janji pendidikan gratis di banyak daerah bak ditelan bumi. Sunyi senyap, tidak diketahui juntrungnya. Kalaupun ada yang menagih janji, jawabannya: tunggulah dulu, belum dianggarkan. Program ‘andalan’ itu lupa direalisasikan, karena sibuknya atau memang sengaja dilupakan. Padahal pendidikan prioritas bagi pemerintahan agar bisa meingkatkan taraf hidup. Muncul pertanyaan, seriuskah pemerintah mengurus pendidikan? Adanya sejumlah anak miskin yang mengadu ke media massa seperti Singgalang karena ketidakberdayaan ekonomi, menjadi parameter kepedulian pemerintah setempat terhadap pendidikan. Jika saja pemerintah masing-masing daerah peduli, tidak mungkin anak-anak cerdas harapan bangsa itu mengadu ke media massa. Keluhan minimnya anggaran di APBD menjadi salah satu sebab kurangnya perhatian. Hampir di setiap pemkab/pemkot nyaris bersuara sama, mengeluhkan tingginya belanja pegawai yang mencapai 70 persen. Banyaknya PNS menjadi kendala. Sebab sisa yang 30 persen itu terpaksa dibagi rata untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan. Jadi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sepertinya tidak pernah bisa tercapai. Tapi, setidaknya bagi Kota Padang Panjang pendidikan gratis 12 tahun sudah mendapat perhatian. Pemko serius mengurus hal ini. Artinya tidak sekadar janji pada musim kampanye lalu. Mulai dari SD sampai SLTA tak peduli kaya atau miskin, gratis. Jika belajar di sekolah swasta dibantu SPP Rp50ribu/orang/bulan. Untuk kuliah dibantu uang pangkal Rp700 sampai Rp2,5 juta/orang. Bahkan untuk 2011/2012 ini semua anak Padang Panjang sudah bisa masuk sekolah negeri. Walikota Suir Syam mengeluarkan kebijakan mengharuskan sekolah negeri menerima semua anak Padang Panjang. Bahkan sepatu, pakaian seragam juga dibantu BAZDA setempat. Yang masuk PTN dibantu Rp2,5 juta (PTN favorit) dan Rp750 ribu/orang untuk PTN non favorit. Hebatnya lagi, anak-anak dari keluarga kurang mampu itu juga tak harus menanggung beban seragam baru, sepatu dan buku. BAZ (Badan Amil Zakat), partai politik, ormas dan pihak-pihak lainnya juga siap membantu mereka. BAZ misalnya, badan tersebut punya program Padang Panjang Cerdas, yang fokusnya untuk pendidikan. Apa yang telah dilakukan Padang Panjang ini hendak nya menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain. Tidak perlu studi banding ke luar provinsi atau luar negeri untuk urusan yang satu ini. Pemko Padang Panjang sudah melakukannya. Rangkul semua organisasi, partai politik atau siapa saja yang berkeinginan membantu pendidikan di daerahnya. Kalaulah sudah begini, tidak hanya pendidikan saja, pelayanan kesehatan juga bisa digratiskan. Selain itu, dana abadi Rp50 miliar dari Rajawali lebih baik secepatnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Jangan hanya diparkir di bank saja tanpa bisa dimanfaatkan. Segera cairkan untuk anak-anak bangsa ini. (*)