Kelola Perbatasan, RI Anggarkan Rp5 Triliun
"Kalau masyarakat di perbatasan sejahtera, bahagia, maka sudah aman perbatasan kita."
Denny Armandhanu, Aries Setiawan
Mendagri, Gamawan Fauzi (Antara/ Yudhi Mahatma)
VIVAnews - Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp5 triliun untuk pengelolaan wilayah perbatasan. Pengelolaan wilayah ini dinilai penting bagi keamanan daerah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.
"Jadi, tahun ini kami punya anggaran sekitar Rp5 triliun," kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, selaku ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2011.
Gamawan mengatakan, anggaran sebesar itu difokuskan untuk pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Pengelolaan meliputi sektor infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
"Jadi, katakanlah untuk perlintasan batas, migrasi di perbatasan, dan air bersih. Pasar di perbatasan akan dikerjakan oleh kementerian teknis, tapi di bawah koordinasi BNPP," jelas Gamawan.
Rencananya, penanganan perbatasan tahap pertama diprioritaskan untuk kawasan perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Daerah lainnya adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.
"Kalau masyarakat di perbatasan merasa sejahtera, bahagia, maka sudah aman perbatasan kita. Membuat bahagia, sejahtera itu tugas kita," kata Gamawan.
Indonesia saat ini memiliki 3.032 kilometer perbatasan darat dan 90 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan 10 negara. Ditargetkan sepanjang 2011-2012, pembangunan akan menyentuh 39 kecamatan perbatasan yang terletak di 25 kabupaten dan 12 provinsi.
Proyek ini melibatkan 29 kementerian, lembaga dan non lembaga bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat. Pembangunan juga akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan sejumlah perguruan tinggi. (art)
• VIVAnews
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar