Pengangguran di Sumbar di Atas Rata-rata Nasional

BUKITTINGGI, HALUAN — Ada kabar gembira bagi Sumbar usai gempa bumi dahsyat 2009. Kemen-terian  Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencatat, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pemulihan ekonomi Sumbar pascagempa mencapai puncaknya pada triwulan IV-2010 dengan pertumbuhan sebesar 10,15% dan pencapaian pertumbuhan sepanjang 2010 mencapai 5,93%. Kabar baik lainnya adalah peringkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat nomor 9 dari 33 provinsi. Peringkat tersebut bertahan selama tahun 2005-2009. Begitu juga tingkat kemiskinan sebesar 9,5 persen, Sumbar berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 13,3 persen. “Ini adalah berita gembira buat Sumbar. Pascagempa 2009 Sumbar mampu bangkit baik di bidang perekonomian maupun dalam ting­kat kemiskinan. Tetapi ada pula berita yang kurang bagus, angka pengang­gurannya masih tinggi serta di bidang kesehatan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita serta Angka Kematian Neonatal per-1000 kelahi­ran hidup masih tinggi dibanding rata-rata nasional,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S.Alisjahbana dalam sambutannya pada pembukaan Rakor Gubernur Sumbar bersama Bupati/Walikota se-Sumbar Selasa (19/7), di Istana Bung Hatta Bukittinggi. AK Bayi di Sumbar mencapai 47 per-1.000 kelahiran hidup, sedangkan data nasional hanya 34 per-1.000 kelahiran hidup. AK Balita di Sumbar 62 per-1000 kelahiran hidup, sedangkan data nasional hanya 44 per-1000 kelahiran hidup. Begitu pula AK Neonatal di Sumbar 34 per-1000 kelahiran hidup, data nasional hanya 19 per-1000 kelahiran hidup. Untuk angka pengangguran terbuka, Sumbar mencatat angka 7,4 persen sedangkan rata-rata nasional hanya 6,8 persen. “Kita harapkan, Pemprov Sumbar dapat lebih fokus pada perbaikan tingkat pengangguran dan bidang kesehatan ini. Ini adalah bagian yang hendak dicapai dalam program Millenium Development Goals (MDGs),” katanya. Mitigasi Bencana Armida juga berbicara soal mitigasi bencana di Sumbar. Tujuh kabupaten/kota yang berada di kawasan pesisir pantai sangat be­resiko terhadap gempa dan tsunami. Pihaknya menyambut baik rencana pemprov Sumbar untuk membangun sekolah shelter pada kabupaten rawan bencana itu, masing-masing Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Paria­man, Kabupaten Agam dan Kabu­paten Pasaman Barat. Upaya ini harus terus dikem­bangkan. Tidak hanya sekolah saja yang dapat dibangun shelter di atasnya, tetapi juga sarana umum lainnya seperti pasar, terminal dan rumah ibadah. Yang penting harus ada koordinasi dengan kabupaten/kota yang rawan bencana itu. Namun untuk mengharapkan dana dari pusat, maka nomenklatur kegiatan itu harus disesuaikan dulu dengan aturan yang ada. Sebab dalam kegiatan regular yang dilaksanakan, tidak ada penamaan kegiatan tersebut. “Kita mendukung upaya mitigasi bencana di Sumbar. Silakan sam­paikan ke Bappenas usulannya. Tetapi tentunya akan kita masukkan dulu ke system yang ada, sebab nomen­klatur pembangunan shelter ini belum ada, nanti akan kita lihat ke bagian mana masuknya. Soalnya pemba­ngunan jenis ini beda dengan  pemba­ngunan sekolah biasanya,”katanya. Peningkatan Kualitas SDM Melihat perkembangan pemba­ngunan di bidang kesehatan, pendi­dikan serta ketenagakerjaan, Armida menitip pesan penting untuk Pem­prov Sumbar, berupa upaya peningkatan kualitas SDM, baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat luas. Kepedulian diwujudkan Kemen­terian PPN/Bappenas dengan dilaku­kannya penandatanganan MoU antara Pemprov Sumbar dengan kementrian yang dipimpinnya, di bidang pening­katan SDM di lingkungan Pemprov Sumbar. (h/vie)