Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, membantah berpihak kepada pengusaha dalam mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Jokowi mengatakan, sebelum memutuskan tarif baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah rapat dengan Organisasi Angkutan Darat dan Dewan Transportasi Kota Jakarta.
Menurutnya, pada saat rapat semua aspek sudah dipenuhi termasuk dari segi pengusaha dan penumpang. "Itu kemarin hitungan Organda minta naik sampai 80 persen kami usulkan hanya 40 persen. Organda minta naik 60 persen kami hanya naikkan 30 persen. Itu sudah fight di dalam rapat. Bukan kami ikuti Organda minta 80 diberi 80 minta, tidak seperti itu," ucapJokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2013.
Jokowi menuturkan, soal kenaikan tarif, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang pada posisi menunggu. Sebab, kata dia, Pemprov DKI sudah menyelesaikan semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku.
"Tarif kok tanya saya lagi, kan sudah mengajukan ke Organda, sudah bertemu dewan transportasi. Kami sudah buatkan surat. Sudah diajukan ke dewan semuanya," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menuturkan bahwa kenaikan tarif angkutan umum harus didukung pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kata Ferrial, peningkatan pelayanan itu semisal menjamin keamanan yang lebih bagi pengguna angkutan umum.
"Kalau tarif naik harus ada kompensasinya, mungkin keamanan lebih, tidak ada peleceha di situ. Angkutan yang kami naiki lebih nyaman. KIR-nya lebih berjalan dengan baik dan sebagainya," ucap dia.
Ketua Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi, mengungkapkan, untuk menentukan kenaikan tarif itu, DPRD DKI Jakarta sudah minta supaya Pemprov DKI membuat pernyataan resmi untuk menyediakan pelayanan yang baik bagi penumpang.
"Dishub hanya mempertimbangan costnya Organda saja tetapi tidak melihat kemampuan masyarakat. Kenaikan tarif 50 persen itu tertinggi di Indonesia," ujar Sanusi.
Jokowi menuturkan, soal kenaikan tarif, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang pada posisi menunggu. Sebab, kata dia, Pemprov DKI sudah menyelesaikan semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku.
"Tarif kok tanya saya lagi, kan sudah mengajukan ke Organda, sudah bertemu dewan transportasi. Kami sudah buatkan surat. Sudah diajukan ke dewan semuanya," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menuturkan bahwa kenaikan tarif angkutan umum harus didukung pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kata Ferrial, peningkatan pelayanan itu semisal menjamin keamanan yang lebih bagi pengguna angkutan umum.
"Kalau tarif naik harus ada kompensasinya, mungkin keamanan lebih, tidak ada peleceha di situ. Angkutan yang kami naiki lebih nyaman. KIR-nya lebih berjalan dengan baik dan sebagainya," ucap dia.
Ketua Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi, mengungkapkan, untuk menentukan kenaikan tarif itu, DPRD DKI Jakarta sudah minta supaya Pemprov DKI membuat pernyataan resmi untuk menyediakan pelayanan yang baik bagi penumpang.
"Dishub hanya mempertimbangan costnya Organda saja tetapi tidak melihat kemampuan masyarakat. Kenaikan tarif 50 persen itu tertinggi di Indonesia," ujar Sanusi.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar