JAKARTA — Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi dipastikan akan melakukan launching pelaksanaan pembuatan KTP elekronik berbasis nomor induk kependudukan (NIK) untuk wilayah Sumatra.
Selain itu, Gamawan juga akan melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kompleks perkantora Pemerintah Kota Padang di Aia Pacah, Kota Padang, awal November mendatang.
Kepastian itu disampaikan Mendagri saat menerima Walikota Padang Fauzi Bahar bersama Wakil Ketua DPRD Afrizal, Kepala Bappeda Hervan Bahar dan salah seorang tokoh masyarakat Khairul Jasmi, di ruang kerjanya, Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (14/10) kemarin petang. Kedatangan Fauzi Bahar dan Wakil Ketua DPRD Padang menghadap Mendagri itu atas izin Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.
“Ada dua agenda pokok kunjungan Pak Mendagri ke Padang. Selain untuk launching KTP Elektronik untuk wilayah Sumatra, sekaligus untuk meletakkan batu pertama bagi pembangunan komplek perkantoran Pemko Padang di bekas Terminal Aia Pacah, Bay-Pass, Padang,” ujar Walikota Fauzin Bahar kepada wartawan, Jumat.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam yang penuh senda gurau itu, Fauzi Bahar melaporkan bahwa sampai saat ini, pelaksanaan KTP Elektronik di Kota Padang sudah menembus angka 61.000 orang dari sekitar 520 ribu jiwa warga Kota Padang yang wajib memiliki KTP tersebut.
“Untuk sekalian mengontrol pelaksanaan KTP Elektronik, kita minta Bapak Mendagri melaunchingnya di Padang untuk wilayah regional Sumatra, sehingga target bagi kota dan kabupaten yang melaksanakan KTP Elektronik tahun 2011 ini bisa tercapai,” ujar Fauzi.
Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang direncanakan dengan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk pembangunan perkantoran induk (gedung kantor walikota), Gedung DPRD, Gedung SKPD dan sebuah Masjid Raya.
Untuk gedung utama dan gedung DPRD yang akan dilakukan bertahap dan sudah dianggarkan di DPRD Kota Padang Rp106 miliar, Pemko juga mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran tahap pertama Rp110 miliar.
“Sudah dua tahun ini, setelah diguncang gempa, SKPD-SKPD berkantor di pertokoan dan di bangunan darurat. Mereka pada kepanasan. Inilah yang kita mohonkan bantuan pemerintah pusat,” kata Walikota.
Mendagri Gamawan Fauzi yang mengetahui kondisi itu mengakui sudah mendisposisi rencana anggaran itu melalui Dirjen Bangda Kemendagri.
“Mudah-mudahan, pada tahun APBN 2012 nanti sudah masuk dalam anggaran,” kata Gamawan.
Mantan Gubernur Sumbar itu juga menyarankan agar kantor SKPD-SKPD yang ada bisa mengajukan proposal melalui kementerian terkait. Misal, Dinas Perindustrian ke Kementerian Perindustrian, Dinas PU ke Kementerian PU dan lain-lain.
Harus Bagonjong
Dalam pertemuan tersebut, Gamawan melihat kembali maket rencana Komplek Perkantoran Kota Padang tersebut dengan menyarankan agar salah satu dari bangunan tersebut, terutama bangunan induknya harus memakai atap bagonjong yang menjadi ciri khas Sumatra Barat dengan budaya Minangkabaunya.
“Saya masih ingat di zaman Pak Gubernur Harun Zain bahwa seluruh bangunan perkantoran pemerintah harus bagonjong. Karena itu, bangunan kantor Walikota Padang itu juga harus bagonjong,” kata Mendagri.
Gamawan setuju untuk melakukan peletakkan batu pertama komplek perkantoran Pemko Padang tersebut, serta melakukan launching KTP yang akan dipusatkan di Koto Tangah dengan menghadirkan para kepala daerah yang melaksanakan KTP Elektronik pada tahun 2011 ini.
“Silakan diatur dan disesuaikan waktunya. Mudah-mudahan saya masih Mendagri,” ujar Gamawan sembari tertawa. Ia menambahkan, dalam hari-hari ini, kan Presiden akan merombak kabinet.
Wakil Ketua DPRD Padang, Afrizal, menyampaikan rasa gembiranya atas kesediaan Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Padang yang direncanakan pada minggu pertama bulan depan.
“DPRD siap mendukung upaya pemerintah kota untuk memulihkan kondisi perkantoran pemerintah di Kota Tercinta ini, termasuk gedung dewan sendiri,” ujarnya. (h/sal)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar