SURYA/ AHMAD ZAIMUL HAQSuasana di lokalisasi Dolly, Surabaya
SURABAYA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan pesangon untuk para pekerja seks komersial (PSK) yang pulang kampung. Pesangon itu diharapkan bisa menjadi tambahan modal untuk membuka sumber ekonomi yang lebih terhormat.
"Pesangon disiapkan Rp 2,5-Rp 3 juta. Itu bisa digunakan untuk mengawali usaha, misalnya membuka pracangan," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis (13/10/2011) kemarin.
Pernyataan Soekarwo tersebut disampaikan di depan peserta "Sarasehan Revitalisasi Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa" dalam rangka peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) ke-47 di Gedung Joeang DHD 1945 Surabaya.
Menurut Soekarwo, program pesangon untuk PSK itu menjadi bagian dari pengentasan PSK yang dijalankan Pemprov bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim. "Pola ini arahnya agar para PSK itu berhenti dan pulang kampung atas kesadaran sendiri. MUI dan para kiai yang menyadarkan dengan pendekatan keagamaan dan sosial. Setelah sadar, kita (Pemprov Jatim) yang menangani dengan bantuan modal," tuturnya.
Soekarwo menegaskan, pengentasan PSK tidak bisa dilakukan tanpa kesadaran kuat dari PSK itu sendiri. Pengentasan juga tidak bisa dengan mengandalkan aturan secara kaku. "Tidak bisa mengentas PSK dengan menyatakan atas nama peraturan, PSK harus pergi. Tidak bisa hanya dilarang, dikejar-kejar, atau diikat kakinya semua, lalu dibuang. Mereka itu manusia," katanya.
Cara itu, kata Soekarwo, sudah terbukti efektif bisa mengurangi PSK di sejumlah lokalisasi. Ia mencontohkan, di Bangunsari, sebagian besar PSK sudah beralih sumber ekonomi. Dari jumlah PSK yang semula sekitar 1.500 orang, kini jumlahnya kurang dari 200 orang. "Jadi mohon maaf, kalau ada yang datang ke sana cari langganannya, ternyata sudah tidak ketemu," kata Soekarwo disambut tawa peserta sarasehan.
"Pesangon disiapkan Rp 2,5-Rp 3 juta. Itu bisa digunakan untuk mengawali usaha, misalnya membuka pracangan," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis (13/10/2011) kemarin.
Pernyataan Soekarwo tersebut disampaikan di depan peserta "Sarasehan Revitalisasi Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa" dalam rangka peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) ke-47 di Gedung Joeang DHD 1945 Surabaya.
Menurut Soekarwo, program pesangon untuk PSK itu menjadi bagian dari pengentasan PSK yang dijalankan Pemprov bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim. "Pola ini arahnya agar para PSK itu berhenti dan pulang kampung atas kesadaran sendiri. MUI dan para kiai yang menyadarkan dengan pendekatan keagamaan dan sosial. Setelah sadar, kita (Pemprov Jatim) yang menangani dengan bantuan modal," tuturnya.
Soekarwo menegaskan, pengentasan PSK tidak bisa dilakukan tanpa kesadaran kuat dari PSK itu sendiri. Pengentasan juga tidak bisa dengan mengandalkan aturan secara kaku. "Tidak bisa mengentas PSK dengan menyatakan atas nama peraturan, PSK harus pergi. Tidak bisa hanya dilarang, dikejar-kejar, atau diikat kakinya semua, lalu dibuang. Mereka itu manusia," katanya.
Cara itu, kata Soekarwo, sudah terbukti efektif bisa mengurangi PSK di sejumlah lokalisasi. Ia mencontohkan, di Bangunsari, sebagian besar PSK sudah beralih sumber ekonomi. Dari jumlah PSK yang semula sekitar 1.500 orang, kini jumlahnya kurang dari 200 orang. "Jadi mohon maaf, kalau ada yang datang ke sana cari langganannya, ternyata sudah tidak ketemu," kata Soekarwo disambut tawa peserta sarasehan.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar