4 DIGANTI, 5 WAJAH BARU, 1 MUNDUR

KABINET BARU DIUMUMKAN SORE INI

Rombak kabinet yang sudah dirancang sejak lama sampai juga ke titik akhir. Nanti malam rencananya Pre­siden SBY mengumumkan susunan kabinet baru. Empat men­teri diganti, 1 mundur dan 5 orang wajah baru.

JAKARTA, HALUAN — Patrialis Akbar adalah salah satu menteri yang diganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Posisi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) tersebut digantikan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Patrialis Akbar sendiri baru mengetahui bahwa dirinya akan diganti pada Minggu malam (16/10).

“Sekitar jam 10 tadi malam saya dihubungi Pak Sudi Silalahi (Men­sesneg –red). Beliau menyampaikan pesan Pak SBY bahwa saya akan diganti,” kata Patrialis Akbar menja­wab pertanyaan Haluan, Senin (17/10).

Mengetahui dirinya diganti, Patrialis Senin kemarin langsung berpamitan dengan para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Besok (hari ini – red) Bapak sudah tidak masuk kantor lagi. Kita semua bersedih,” kata salah seorang pejabat di Biro Humas Kemen­kumham.

Setelah lengser dari jabatan Men­kumham, Patrialis Akbar mengaku tertarik menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, untuk duduk sebagai hakim, Patrialis harus menge­jar gelar doktor lebih dahulu sebagai salah satu syarat.

Menurut Patrialis, saat ini ia sedang menempuh program doktor di Uni­versitas Padjadjaran (Unpad)  Bandung, Jawa Barat. Dia berharap studi S3-nya tersebut kelar tahun 2012 men­datang.

Dengan keluarnya Patrialias, maka jumlah urang awak di kabinet tinggal empat orang, yakni Armida Alisjah­bana (Kepala Bappenas), Gamawan Fauzi (Mendagri), Linda Agum Gumelar (Meneg P3A) dan Tifatul Sembiring (Menkominfo). Untuk pejabat setingkat menteri adalah Basrief Arief (Jaksa Agung). Sedang­kan untuk setingkat Wakil Menteri jika Fasli Jalal keluar, maka yang baru masuk adalah Musliar Kasim.

Sehari kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil enam orang ke Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/10), untuk bergabung di jajaran Kabinet Indo­nesia Bersatu II.

Adapun nama-nama yang dipang­gil dan datang pada pukul 10.00 WIB tersebut yaitu Komandan Kodiklat TNI-AD Letjen Marciano Norman, Kepala BKPM Gita Wirja­wan, Dirut PLN Dahlan Iskan, penga­cara Amir Syamsudin, anggota Ko­misi I DPR Azwar Abubakar, dan anggota DPD DKI Jakarta Djan Faridz.

Dalam keterangan pers bersama usai bertemu dengan Presiden selama hampir 2,5 jam, Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan bahwa Presiden memintanya menjadi calon Menteri Perdagangan meng­gantikan Mari Elka Pangestu. “Tadi dalam pertemuan saya diminta oleh Presiden untuk bertugas dan diberi­kan amanah sebagai calon Menteri Perdagangan. Dan, dengan senang hati saya terima tugas dan amanah yang diberikan tersebut,” kata Gita.

Sementara itu, Amir Syamsudin menyatakan diminta untuk menjadi calon Menteri Hukum dan HAM menggantikan Patrialis Akbar. “Tapi masih ada satu tahapan sebelum secara resmi diumumkan. Esok, kami akan menjalani tes kesehatan. Jadi saya belum bisa optimis bahwa saya akan berlanjut,” Amir menjelaskan.

Adapun Azwar Abubakar, man­tan Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, menjadi calon Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi yang saat ini dijabat EE Mangindaan. Djan Faridz jadi calon Menteri Perumahan Rakyat menggantikan Suharso Monoarfa yang sudah mengundurkan diri. “Saya diberikan tugas oleh Presiden untuk melaksanakan tugas di Kementerian Perumahan Rakyat. Mudah-mudahan bisa lulus di tes kesehatan,” ujar Djan.

Sedangkan Marciano Norman, mantan Komandan Paspampres, ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang masih dijabat Jenderal (Purn) Sutanto. “Beliau memberikan kepercayaan sebagai Kepala BIN. Saya mohon doa restunya dan dapat menjalankan tugas dengan baik,” ujar mantan Pangdam V/Jaya tersebut.

Terakhir, Direktur PLN Dahlan Iskan diminta Presiden SBY menjadi calon Menteri BUMN menggantikan Mustafa Abubakar yang sekarang masih sakit dan dirawat di Singapura. “Saya ditugaskan menjadi calon Menteri BUMN kalau lulus tes kesehatan,” ujar Dahlan.

Menurut Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha, seluruh calon wakil menteri dan calon menteri ini akan menjalani tes kesehatan pada esok hari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

“Rencananya (kabinet reshuffle) akan diumumkan pada Selasa 18 Oktober 2011 pukul 20.00 WIB, dan pelantikan nanti pada Rabu 19 Oktober 2011 pukul 09.00 WIB,” Julian menjelaskan

Patrialis Lebih Baik

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyesali posisi Patrialis digantikan Amir Syamsuddin. “Pa­tria­lis relatif lebih baik hubungannya dengan DPR,” ujar Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan, di gedung DPR, kemarin.

Bahkan kata politisi PDIP itu, kalau pun Patrialis diganti maka yang lebih cocok sebagai peng­gantinya adalah Denny Indrayana. “Kalau Denny Indrayana, saya lihat dia dalam kapasitas kapabel. Cuma mungkin karena dia dianggap bukan orang partai sehingga tidak ditempat­kan di posisi Patrialis. Walaupun saya lihat Denny lebih bisa,” kata Pramono.

Pramono melihat pergantian Menteri Hukum dan HAM itu untuk kepentingan politik 3 tahun ke depan. “Sebenarnya dalam rangka untuk kepentingan tiga tahun kedepan, seperti lebih untuk mengamankan presiden dan pendukung presiden,” ujar Pramono.

Ketika ditanya wartawan apakah dengan posisi Menkumham dipe­gang kader Partai Demokrat Amir Syam­sud­din maka kasus yang ada, seperti Bank Century dan wisma atlet bakal tenggelam, Pramono tidak memung­kirinya.

“Itu kenapa SBY tunjuk Amir sebagai Menkumham. Saya lihat, proses hukum ke depan lebih banyak diwarnai politik. Nantilah kita lihat seperti apa proses hukum yang banyak diwarnai proses politik Tapi saya ucapkan selamat dan bekerja tidak hanya untuk kepentingan penguasa, tapi juga untuk rakyat dan perbaikan sistem peradilan.,” kata Pramono.

Nada serupa juga dilontarkan anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo. Ia mengkhawatirkan, kasus-kasus yang yang berhubungan dengan Presiden SBY dan Partai Demokrat akan semakin hilang dengan ditunjuknya  Amir Syamsudin sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Patrialis Akbar.

“Dugaan saya begitu. Yang pasti, kasus-kasus yang siap menghadang SBY adalah Century, Antasari, IT KPU. Tapi bakal mental dan diaman­kan nantinya,” kata  Bambang yang ditanya wartawan, di Gedung DPR RI, kemarin.

Bahkan dia menilai pengganti Patrialis Akbar itu lebih buruk dan menunjuk Amir Syamsuddin juga semakin menambah kekacauan dari sisi penegakan hukum dengan duet tersebut. “Menurut saya tambah kacau. Sebab, kalau tidak salah, orang Demokrat sendiri bilang Amir Syamsuddin itu pengacara para koruptor, pengemplang BLBI,” tegas Bambang Soesatyo.

Sarat Politis

Dosen Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Khairul Fahmi melihat penambahan wakil menteri yang dilakukan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sarat dengan pertimbangan politik akomodasi.

“Secara UU tidak salah, tapi saya melihat itu bukan kebutuhan nega­ra,” katanya. Menurut aktivis dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar ini, politik akomodasi sebenarnya telah terlihat dari ucapan SBY bahwa “ada itikad koalisi yang harus diperhatikan.”

Statemen ini, kata Fahmi, jelas mengindikasikan niat awal SBY dalam membentuk kabinet. Semakin tegas karena yang duduk pada posisi menteri pertimbangannya sangat politis.

Menurut Fahmi, dalam parle­menter, tidak ada istilah koalisi. Yang harus diperhatikan adalah rakyat, rakyat, dan rakyat. Tapi itu tak akan terjadi bila yang menduduki jabatan penting pertimbangannya adalah politis.

Posisi wakil menteri, kata Fahmi, juga bukan tuntutan dari persoalan bangsa. Saat ini, katanya, negara membutuhkan orang-orang yang tegas dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. “Kuantitas akan memperlemah tujuan itu,” ujarnya.

Lagipula, lanjut Fahmi, meski ada penambahan wakil menteri, akan kesulitan karena keputusan tetap ada pada mentri. Lalu, tanyanya, siapa yang bisa menjamin mentri dan wakil menteri akan sejalan? (h/sam/adk)