SIMPANG AMPEK - SINGGALANG Ratusan warga Maligi, Sasak, Pasaman Barat mengamuk di kantor perusahaan PT. PHP, Selasa (8/11) sore. Sebanyak 10 rumah, bengkel, pos penjagaan dan lima unit kendaraan dibakar.
Yulisman
Tak hanya itu, 20 wanita mengalami patah tulang, memar dan patah gigi, karena bentrok dengan aparat. Suasana negeri itu hingga tadi malam mencekam. Aparat keamanan masih berjaga-jaga.
Di tengah kepungan banjir, sore itu ratusan karyawan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) berhamburan dan menyelamatkan diri ke luar perkebunan. Ratusan personel polisi bersenjata laras panjang terjun ke lokasi. PHP sebenarnya sudah diambilalih oleh PT Gresindo Minang Plantation (GMP).
Kerusuhan terjadi, karena persoalan lahan yang tak kunjung selesai. Warga mengklaim lahan perkebunan seluas 650 hektare sebagai milik mereka. Sebaliknya manajemen perkebunan mengklaim pula milik GMP.
Data yang berhasil dihimpun Singgalang, massa membakar kantor PT. PHP II yang berukuran 8x18 meter, bengkel, KUD plasma Maligi, rumah karyawan 10 unit, 3 pos jaga, 5 unit sepeda motor dan workshop. Semua habis dilalap api.
Isi kantor yang terdiri dari 5 komputer, arsip perusahaan, meja kursi beserta isinya habis terbakar. Massa membawa parang dan senjata tajam lainnya.
PT GMP melalui Kepala Bina Marga, Revi Muhardi ketika dikonfirmasi Singgalang tadi malam mengatakan aksi yang dilakukan ratusan warga Maligi tersebut berawal pada 6 Agustus 2011 lalu dengan menduduki lahan tersebut. Kemudian pada 31 Oktober mereka memasang portal jalan, sehingga perusahaan tidak bisa membawa kelapa sawit yang sudah dipanen.
Menurut Revi, lahan yang jadi sengketa itu kini sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). Tak peduli, MA atau bukan, rakyat mendesak semua uang hasil penjualan tandan buah segar (TBS) plasma jangan dulu disetor ke KUD Maligi, karena KUD harus dibubarkan. Transfer hanya akan memperkeruh suasana.
Selain itu massa juga meminta lahan pase 4 dikembalikan sebagai hak rakyat dan perusahaan harus membayar uang ninik mamak. Jika itu selesai, persoalan beres.
Melihat aksi tersebut, seluruh karyawan mengungsikan diri ke luar area seperti ke Simpang Ampek, Kinali dan daerah lainnya di Pasbar.
Melihat situasi yang kian memanas, Polres Pasaman Barat Selasa malam sekitar pukul 21.30 WIB langsung turun ke lapangan.
Satu truk dalmas, satu unit mobil tahanan dan dua mobil patroli bergerak ke lokasi.
Kabag Ops Polres Pasbar, Kompol Erdiman ketika dikonfirmasi Singgalang membenarkan polisi telah turun ke lapangan untuk mengamankan situasi.
Ulah aparat
Seorang warga Maligi, Anton kepada Singgalang tadi malam mengatakan, peristiwa pembakaran dan perusakan berawal dari datangnya puluhan anggota polisi ke lokasi. Mereka melakukan tindakan kekerasan kepada kaum ibu. Polisi menyandera 6 unit truk yang berisikan buah sawit.
Kini para korban berada di RSUD Pasbar. Melihat aksi polisi itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Selasa, massa pun mengamuk.
“Kami memohon kepada Pemkab Pasbar untuk mencarikan solusi, demi kesejahtraa dan kedamaian masyarakat Maligi,” kata Anton.
Massa menuntut, lahan pase empat seluas 650 hektare, lahan ulayat Maligi yang digarap tanpa ada kesepakatan dengan masyarakat (lahan tanpa ada HGU-red), dikembalikan pada mereka. Namun itu tidak ditanggapi pihak perusahaan. Sampai saat ini lahan yang dikelola PHP II belum memenuhi standar perjanjian awal. (*)
Yulisman
Tak hanya itu, 20 wanita mengalami patah tulang, memar dan patah gigi, karena bentrok dengan aparat. Suasana negeri itu hingga tadi malam mencekam. Aparat keamanan masih berjaga-jaga.
Di tengah kepungan banjir, sore itu ratusan karyawan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) berhamburan dan menyelamatkan diri ke luar perkebunan. Ratusan personel polisi bersenjata laras panjang terjun ke lokasi. PHP sebenarnya sudah diambilalih oleh PT Gresindo Minang Plantation (GMP).
Kerusuhan terjadi, karena persoalan lahan yang tak kunjung selesai. Warga mengklaim lahan perkebunan seluas 650 hektare sebagai milik mereka. Sebaliknya manajemen perkebunan mengklaim pula milik GMP.
Data yang berhasil dihimpun Singgalang, massa membakar kantor PT. PHP II yang berukuran 8x18 meter, bengkel, KUD plasma Maligi, rumah karyawan 10 unit, 3 pos jaga, 5 unit sepeda motor dan workshop. Semua habis dilalap api.
Isi kantor yang terdiri dari 5 komputer, arsip perusahaan, meja kursi beserta isinya habis terbakar. Massa membawa parang dan senjata tajam lainnya.
PT GMP melalui Kepala Bina Marga, Revi Muhardi ketika dikonfirmasi Singgalang tadi malam mengatakan aksi yang dilakukan ratusan warga Maligi tersebut berawal pada 6 Agustus 2011 lalu dengan menduduki lahan tersebut. Kemudian pada 31 Oktober mereka memasang portal jalan, sehingga perusahaan tidak bisa membawa kelapa sawit yang sudah dipanen.
Menurut Revi, lahan yang jadi sengketa itu kini sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). Tak peduli, MA atau bukan, rakyat mendesak semua uang hasil penjualan tandan buah segar (TBS) plasma jangan dulu disetor ke KUD Maligi, karena KUD harus dibubarkan. Transfer hanya akan memperkeruh suasana.
Selain itu massa juga meminta lahan pase 4 dikembalikan sebagai hak rakyat dan perusahaan harus membayar uang ninik mamak. Jika itu selesai, persoalan beres.
Melihat aksi tersebut, seluruh karyawan mengungsikan diri ke luar area seperti ke Simpang Ampek, Kinali dan daerah lainnya di Pasbar.
Melihat situasi yang kian memanas, Polres Pasaman Barat Selasa malam sekitar pukul 21.30 WIB langsung turun ke lapangan.
Satu truk dalmas, satu unit mobil tahanan dan dua mobil patroli bergerak ke lokasi.
Kabag Ops Polres Pasbar, Kompol Erdiman ketika dikonfirmasi Singgalang membenarkan polisi telah turun ke lapangan untuk mengamankan situasi.
Ulah aparat
Seorang warga Maligi, Anton kepada Singgalang tadi malam mengatakan, peristiwa pembakaran dan perusakan berawal dari datangnya puluhan anggota polisi ke lokasi. Mereka melakukan tindakan kekerasan kepada kaum ibu. Polisi menyandera 6 unit truk yang berisikan buah sawit.
Kini para korban berada di RSUD Pasbar. Melihat aksi polisi itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Selasa, massa pun mengamuk.
“Kami memohon kepada Pemkab Pasbar untuk mencarikan solusi, demi kesejahtraa dan kedamaian masyarakat Maligi,” kata Anton.
Massa menuntut, lahan pase empat seluas 650 hektare, lahan ulayat Maligi yang digarap tanpa ada kesepakatan dengan masyarakat (lahan tanpa ada HGU-red), dikembalikan pada mereka. Namun itu tidak ditanggapi pihak perusahaan. Sampai saat ini lahan yang dikelola PHP II belum memenuhi standar perjanjian awal. (*)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar